Pemkab Probolinggo Diapresiasi atas Pemanfaatan DBHCHT untuk Jaminan Sosial

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam ajang evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2024, Kabupaten Probolinggo dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah terbaik yang dinilai paling optimal dalam meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Penghargaan tersebut diberikan secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, dan diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo, Juwono Prasetijo Utomo. Acara penyerahan berlangsung di Vasa Hotel Surabaya, Kamis, 10 Juli 2025.

Optimalisasi DBHCHT untuk Perlindungan Sosial Pekerja Rentan

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keseriusan dan komitmen Pemkab Probolinggo dalam menjalankan program-program perlindungan sosial, terutama bagi pekerja rentan di sektor informal. Juwono Prasetijo Utomo menyebut bahwa capaian ini tak lepas dari arah kebijakan strategis pimpinan daerah yang fokus pada efisiensi anggaran, penguatan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengarahkan alokasi DBHCHT untuk menjamin perlindungan sosial bagi para pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Juwono.

Pekerja rentan menjadi perhatian utama karena tergolong kelompok masyarakat yang belum terjangkau program perlindungan formal dan sangat rentan terhadap risiko kerja maupun ketidakpastian ekonomi. Perlindungan sosial dianggap sebagai kebutuhan mendasar yang harus diberikan secara merata dan adil.

Baca juga: Kodim Probolinggo Gelar Pelatihan PBB di SMA Taruna Dra. Zulaeha

Sinergi Antarinstansi dalam Pengelolaan DBHCHT

Keberhasilan Pemkab Probolinggo dalam mengoptimalkan dana DBHCHT juga merupakan hasil dari sinergi kuat antarinstansi terkait. Pemkab menggandeng Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat DBHCHT, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra utama pelaksana program.

“Kolaborasi ini tidak hanya di level teknis, tapi juga sampai penyusunan dasar hukum agar program berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,” jelas Juwono.

Tahun 2025 ini, Pemkab juga tengah menyusun regulasi yang lebih kuat sebagai dasar pemanfaatan DBHCHT. Salah satu langkah nyatanya adalah melakukan pemetaan data pekerja rentan di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Langkah ini dinilai krusial agar intervensi program benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan secara tepat dan terukur.

Baca juga: Prestasi Gemilang Pelajar Probolinggo Tembus Seleksi Paskibraka Jatim 2025

Komitmen Transparansi dan Dampak Nyata dari Dana DBHCHT

Penghargaan ini memperkuat komitmen Pemkab Probolinggo dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang berpihak pada rakyat, khususnya kelompok pekerja yang belum mendapatkan jaminan sosial. Program ini memberikan akses pada manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan hari tua.

“Kami ingin memastikan setiap pekerja, tanpa terkecuali, mendapat perlindungan yang layak dari negara. DBHCHT kami prioritaskan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Juwono.

Selain itu, program ini juga disertai edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan sosial dan bagaimana memanfaatkannya secara optimal.

Dari sisi Pemerintah Provinsi, dukungan juga terus mengalir. Aftabuddin Rijaluzzaman dari Biro Perekonomian Setda menyebut Kabupaten Probolinggo sebagai contoh terbaik dalam implementasi DBHCHT yang tepat sasaran.

“Capaian ini menunjukkan bahwa DBHCHT bukan hanya dana, tapi instrumen kebijakan untuk mendorong kesejahteraan dan perlindungan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia berharap prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Jawa Timur agar pemanfaatan DBHCHT semakin berdampak luas, khususnya di sektor ketenagakerjaan.

Sebagai penutup, Juwono menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen yang lebih besar. Pemkab Probolinggo akan terus memperkuat sistem tata kelola DBHCHT agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, kami tidak hanya ingin jadi yang terbaik secara administrasi, tapi juga yang paling berdampak. DBHCHT harus jadi instrumen perubahan yang nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya. (duh/dny)