Program Ambulans Kelurahan di Probolinggo Gagal Dimanfaatkan

SUARAGONG.COM – Program pengadaan mobil ambulans untuk setiap kelurahan di Kota Probolinggo yang telah dilaksanakan sekitar lima tahun lalu kini menuai sorotan tajam. Meskipun seluruh kelurahan telah dibekali mobil ambulans, kenyataannya kendaraan tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, bahkan tidak pernah diparkir di kelurahan sesuai tujuan awal.

Program Ambulans Kelurahan di Probolinggo Gagal Dimanfaatkan Secara Optimal

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, secara terbuka menyebut program ambulans kelurahan sebagai program yang gagal. Muchlas menegaskan bahwa meskipun program tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024, realisasi di lapangan jauh dari harapan. Program ini awalnya dirancang agar setiap kelurahan memiliki ambulans yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Namun, ambulans-ambulans tersebut justru dipindahkan ke puskesmas dan fasilitas lainnya.

Program pengadaan mobil ambulans untuk setiap kelurahan di Kota Probolinggo yang telah dilaksanakan sekitar lima tahun belum efektif (duh/pers)

“Pada pengadaan awal, sebelas mobil ambulans diberikan. Kemudian karena ada permintaan agar seluruh kelurahan memiliki ambulans, kami di Banggar menyetujui. Tapi setelah itu, tidak pernah ada realisasi sesuai rencana. Mobil-mobil itu hilang dari kantor kelurahan,” ujarnya.

Baca Juga : Dinas Pertanian Probolinggo Vaksinasi Ternak Jelang Idul Adha

Mobil Dipindah ke Fasilitas Lain, Masyarakat Tetap Kesulitan

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan ambulans, karena mobil tidak standby di kelurahan. Robit Riyanto, juga anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo, menambahkan bahwa pengadaan mobil tersebut menelan anggaran besar. Namun, hasilnya nihil karena tidak didukung oleh pengelolaan yang matang.

“Jika ada kendala dalam pelaksanaannya, seharusnya ada solusi yang dicari. Misalnya soal tenaga kesehatan atau sopir, itu harus dipenuhi agar program tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan,” jelas Robit.

Baca Juga : Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Dilaporkan Menurun

Kendala Teknis dari Dinkes dan Keterbatasan Anggaran

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kota Probolinggo, Nurul Hasanah Hidayati, menjelaskan bahwa mobil ambulans kelurahan sebenarnya merupakan ambulans siaga yang membutuhkan kesiapan sumber daya.

“Ambulans tentu harus dilengkapi dengan tenaga kesehatan, peralatan medis, serta sopir. Sayangnya, kami menghadapi keterbatasan SDM. Kami tidak bisa merekrut tenaga baru karena keterbatasan anggaran, meskipun puskesmas kami sudah berstatus BLUD,” ujarnya.

Selain itu, tidak semua kantor kelurahan memiliki tempat parkir yang memadai untuk menyimpan ambulans dengan aman. Bahkan jika diparkir di kelurahan, perlu penjagaan selama 24 jam, yang berarti juga membutuhkan tim operasional penuh waktu.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program. Bagi generasi muda, khususnya Gen Z yang dikenal kritis dan peduli pada efisiensi kebijakan publik, situasi ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Program yang semula dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat justru terhambat oleh kurangnya persiapan teknis dan sumber daya. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Apalagi dalam konteks penggunaan anggaran negara, setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan. (Duh/aye)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News