Protes Antideportasi di Los Angeles: Trump Digugat soal Pengerahan Militer

SUARAGONG.COM – Perseteruan antara Pemerintah Negara Bagian California dan pemerintahan Presiden Donald Trump soal pengerahan militer dalam protes antideportasi di Los Angeles akan memasuki babak krusial pada Kamis (12/6/2025). Hakim Distrik AS Charles Breyer dijadwalkan akan memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan California untuk membatasi keterlibatan militer federal dalam menangani demonstrasi tersebut.

Kerusuhan Protes Antideportasi di Los Angeles: Trump Digugat Atas Pengerahan Militer

Pemerintah California sebelumnya mengajukan permohonan perintah darurat pada Selasa (10/6), yang bertujuan menghentikan pengerahan ribuan personel Garda Nasional dan Marinir AS ke Los Angeles. Pengerahan tersebut dilakukan oleh pemerintahan Trump di tengah meningkatnya protes terhadap penggerebekan imigrasi massal yang memicu gelombang kemarahan publik.

Dalam gugatan itu, Gubernur Gavin Newsom menuding Presiden Trump telah mengabaikan prosedur hukum dengan mengerahkan pasukan federal tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengannya sebagai kepala eksekutif negara bagian. Ia menyebut pengerahan itu sebagai “ancaman terhadap kedaulatan negara bagian” dan memperingatkan bahwa kehadiran militer justru memperkeruh ketegangan.

“Pasukan federal ini dikerahkan tanpa logistik yang memadai, tanpa makanan, tanpa air. Mereka datang tidak untuk membantu, tapi untuk memperluas tindakan keras imigrasi yang lebih besar,” tegas Newsom dalam gugatannya.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Menteri Pertahanan Pete Hegseth meminta waktu tambahan untuk menanggapi gugatan tersebut. Hakim Breyer lalu menetapkan jadwal argumen tertulis dan sidang pada Kamis sore di pengadilan federal San Francisco.

Baca Juga : Kebakaran di Los Angeles: US Armed Forces kerahkan Helikopter

Hakim Breyer dan Tarik Ulur Kekuasaan Federal

Hakim Charles Breyer, yang ditunjuk oleh Presiden Bill Clinton dan merupakan saudara dari pensiunan Hakim Agung Stephen Breyer, akan memimpin sidang dan menentukan apakah pasukan federal dapat terus dilibatkan dalam penanganan kerusuhan sipil di luar pengamanan gedung federal.

Permintaan California tidak sepenuhnya menolak kehadiran militer. Negara bagian tetap mengizinkan pasukan untuk mengamankan gedung pengadilan, kantor, dan personel federal. Namun, mereka ingin memastikan militer tidak terlibat langsung dalam penegakan hukum imigrasi, terutama penggerebekan yang menjadi sumber utama konflik.

Baca Juga : Elon Musk Tinggalkan Gedung Putih, Pergi dari Pemerintahan Trump

Konflik di Jalanan dan Ruang Sidang

Selama beberapa hari terakhir, demonstran di Los Angeles terus melakukan aksi turun ke jalan memprotes penggerebekan imigrasi. Bentrokan dengan aparat kerap terjadi, bahkan tak jarang berujung kekerasan. Ketegangan ini membuat konflik antara Trump dan Newsom kian tajam, dengan masing-masing memiliki pandangan berbeda soal pemulihan ketertiban.

Pemerintahan Trump bersikukuh bahwa pengerahan militer penting untuk mendukung agen-agen imigrasi dan mengendalikan situasi di lapangan. Namun, pihak California menilai bahwa langkah tersebut hanya akan memicu eskalasi konflik dan mengabaikan sistem federalisme yang melindungi hak negara bagian.

Putusan Hakim Breyer pada Kamis sore diperkirakan akan menjadi preseden penting dalam batas-batas pengerahan kekuatan militer federal di dalam negeri. Terlebih di tengah polemik imigrasi yang kian memanas menjelang pemilu 2026. (Aye)