Rakyat Hemat, Negara Tambah Badan: Sri Mulyani Siapkan Anggaran Buat 2 Lembaga Baru Prabowo

SUARAGONG.COM – Kalau rakyat disuruh irit, negara malah rajin nambah dan bikin badan lembaga baru buat dianggarin. Baru saja membahas keuangan di RAPBN 2026 dan Polemik Gaji DPR yang Naik, sekarang kita lanjut part 2 untuk penganggaran baru Gaes!. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bakal menyiapkan anggaran segar untuk dua lembaga anyar bentukan Presiden Prabowo Subianto: Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.

Negara Tambah Badan Lembaga Baru: Sri Mulyani Siapin Anggaran, Rakyat Kudu Apa?

“Ya, kalau badan baru terbentuk, dipenuhi nanti [anggaran masing-masing badan],” ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (25/8/2025). Hanya saja, ia enggan membocorkan dari pos mana anggaran itu akan diambil. “Kalau sudah dibentuk, pasti nanti ada turunannya,” tambahnya singkat.

Di balik pembentukan lembaga ini, Prabowo langsung menunjuk sejumlah nama. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dipercaya memimpin Badan Otorita Tanggul Laut, dengan Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai wakil. Sementara kursi Kepala Badan Industri Mineral diisi oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Menariknya, Brian kini resmi merangkap jabatan. Selain Mendikti Saintek, ia juga dipasangi topi baru sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut rangkap itu justru wajar—bahkan efisien.

“Justru karena posisi beliau sebagai Mendikti, itu jadi pertimbangan kunci. Supaya nanti saat kerja sama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi, bisa lebih gampang,” dalihnya.

Masih Dengan Judul ‘Efisiensi’

Dalih “efisiensi” ini tentu terasa ironis bagi publik yang sudah jenuh melihat kursi-kursi rangkap di pemerintahan. Apalagi, setiap badan baru berarti anggaran baru—yang entah dari mana akan ditarik. Orang yang sama dengan banyak topi di kepalanya. Apakah langkah ini efektif?

Sementara rakyat dibuat berhitung harga sembako, negara tampaknya sibuk berhitung kursi dan pos anggaran. Dua badan baru ini jadi bukti: di Republik ini, “hemat” ternyata hanya berlaku untuk rakyat, bukan untuk struktur birokrasi. (Aye/sg)