Gaes !!! Rusdi Kirana, Bos Lion Air, Jadi Anggota DPR RI Terkaya dengan Kekayaan 2,6 Triliun
Share

SUARAGONG.COM – Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 kini resmi berkantor di Senayan sebagai wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan (Dapil) di seluruh Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian adalah Rusdi Kirana, bos maskapai Lion Air, yang tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 2,6 triliun, menjadikannya sebagai anggota DPR RI terkaya di periode ini.
Jumlah kekayaan Rusdi Kirana diketahui melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan LHKPN merupakan salah satu syarat wajib bagi calon anggota DPR RI saat mengikuti Pemilu, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
Bos Maskapai Lion Air, Rusdi Kirana, kini duduk di kursi parlemen sebagai anggota DPR RI melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Juli 2024, ia tercatat memiliki 10 properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Singapura, dan Malaysia, dengan total nilai mencapai Rp 289 miliar.
Selain aset properti, Rusdi juga memiliki sebuah mobil Lexus senilai Rp 3 miliar, serta surat berharga dengan nilai fantastis mencapai Rp 2,1 triliun. Tak hanya itu, kekayaan Rusdi juga mencakup kas dan setara kas sebesar Rp 137,3 miliar, menjadikannya sebagai salah satu politisi terkaya di periode 2024-2029.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa seluruh anggota DPR RI dan DPD periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober 2024 telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara lengkap. Total terdapat 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD yang melaporkan kekayaannya.
Baca juga : Rapat Paripurna DPRD Jatim Tetapkan Pimpinan Definitif Periode 2024-2029
Budi menjelaskan bahwa LHKPN ini merupakan syarat wajib bagi pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih. “LHKPN ini adalah bagian dari upaya transparansi dan keterbukaan informasi publik. Data kekayaan para anggota dapat diakses langsung oleh masyarakat,” tambahnya.