Sedot Dana Miliaran Rupiah, BUMDesma Denanyar Mangkrak

SUARAGONG.COM – Sebuah program ekonomi yang digadang-gadang bisa menggerakkan roda perekonomian desa kini justru mangkrak. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Jombang, yang berlokasi di Desa Denanyar, terlihat tak terurus dan terbengkalai sejak tahun 2022. Padahal, dana yang sudah digelontorkan untuk proyek ini tidak sedikit, mencapai miliaran rupiah.

BUMDesma Denanyar Mangkrak, Dana Miliaran Rupiah Diduga Mubazir

Gedung dua lantai milik BUMDesma Denanyar ini awalnya dirancang sebagai pusat aktivitas usaha desa. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, kondisinya kini memprihatinkan. Plafon jebol, lantai berdebu, dan banyak bagian bangunan yang mulai rusak karena tidak pernah digunakan. Bahkan, satu unit mobil pick-up yang terparkir di area tersebut juga dibiarkan terbengkalai dan nyaris tak bisa digunakan.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, Moh. Jazuli, BUMDesma Denanyar sudah tidak aktif beroperasi sejak 2022. Ia mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, tidak ada laporan kegiatan maupun laporan keuangan yang masuk ke DPMD dari pengelola BUMDesma tersebut.

”Kami sudah ingatkan berkali-kali. Mereka semestinya memberikan laporan secara berkala, baik kegiatan maupun keuangan. Tapi sejak 2022 tidak ada sama sekali,” ujar Jazuli.

Diketahui, BUMDesma ini awalnya memiliki berbagai unit usaha seperti sewa gedung serbaguna, kendaraan pengangkut, hingga pengelolaan air minum. Namun, semua unit usaha itu kini berhenti total. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar dari berbagai pihak, terutama soal transparansi penggunaan dana desa yang sudah digelontorkan untuk proyek ini.

Baca Juga : Bumdes dan Pemdes Tempeh Tengah Tangani Krisis Sampah Pascalebaran

Potensi Kerugian dan Tuntutan Transparansi

Mangkraknya proyek ini juga memunculkan kekhawatiran akan potensi kerugian negara, khususnya dari dana desa yang telah dialokasikan. Banyak pihak meminta agar ada audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BUMDesma Denanyar. Bahkan, masyarakat setempat berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas, baik dalam bentuk pengawasan atau penggantian pengelola.

”Sayang banget kalau dibiarkan terus begini. Padahal ini punya potensi besar buat ekonomi warga. Harusnya ada tindak lanjut, jangan sampai uang rakyat mubazir,” kata Fajar, salah satu warga Denanyar.

Ke depan, DPMD berjanji akan memperketat pengawasan dan membuat sistem pelaporan lebih transparan agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk menyelamatkan aset milik bersama ini. (rfr/aye)