Sensus Ekonomi 2026! Pemkab Probolinggo dan BPS Kejar Data Akurat

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Probolinggo bareng Badan Pusat Statistik (BPS) makin tancap gas menyambut Sensus Ekonomi (SE) 2026. Lewat sosialisasi yang digelar di Ruang Argopuro Kantor Bupati, Rabu (8/4/2026), keduanya sepakat memperkuat kolaborasi demi menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.

Gaspol Sensus Ekonomi 2026! Pemkab Probolinggo dan BPS Kompak Kejar Data Akurat

Kegiatan ini dihadiri langsung Sekda Probolinggo Ugas Irwanto, Kepala BPS Lilik Hariyanti, serta jajaran OPD yang bakal jadi ujung tombak pelaksanaan sensus di lapangan.

Sekda Ugas menegaskan, kunci sukses SE2026 ada pada sinergi antara BPS dan pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa kerja sama yang solid, proses pendataan skala nasional ini sulit berjalan maksimal.

“Kolaborasi jadi kunci utama supaya sensus ini berjalan lancar, tepat waktu, dan datanya bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Pemkab sendiri punya peran penting, terutama dalam urusan sosialisasi ke masyarakat. Tujuannya jelas, supaya pelaku usaha dan responden mau berpartisipasi aktif dan memberikan data yang valid.

Strateginya pun nggak setengah-setengah. Sosialisasi bakal digencarkan lewat berbagai cara, mulai dari pemasangan spanduk, baliho, hingga pemanfaatan media elektronik seperti videotron dan radio. Bahkan, pendekatan langsung lewat forum warga di tingkat desa dan kecamatan juga bakal dimaksimalkan.

Selain itu, ada juga program andalan bernama NGIBAR (Ngisi Bareng). Program ini jadi solusi biar masyarakat, khususnya pelaku usaha, nggak bingung saat mengisi data sensus.

“Kami siap dampingi masyarakat supaya proses pengisian data berjalan lancar dan hasilnya benar-benar akurat,” tambah Ugas.

Tantangan Pendataan

Sementara itu, Kepala BPS Probolinggo Lilik Hariyanti menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan biasa. Menurutnya, data yang dihasilkan akan jadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.

“Ini bukan cuma sensus, tapi dasar kita menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran,” jelasnya.

SE2026 sendiri akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup seluruh sektor usaha non-pertanian. Prosesnya juga panjang, mulai dari persiapan, pelatihan petugas, hingga analisis dan publikasi data.

Menariknya, OPD di lingkungan Pemkab juga dilibatkan sebagai liaison officer (LO) untuk mempercepat koordinasi dan menyelesaikan kendala di lapangan.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, BPS dan Pemkab Probolinggo optimistis bisa menghasilkan data yang lengkap, mulai dari struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital. (Duh/aye/sg)