Program Seragam Sekolah Gratis di Jombang Disorot Penjahit Lokal Teriak Dirugikan

SUARAGONG.COM – Program seragam sekolah gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs mulai menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Program ini justru memunculkan persoalan baru di lapangan terutama dari kalangan penjahit lokal.

Para penjahit yang seharusnya diuntungkan karena dilibatkan sebagai mitra pengadaan justru merasa dirugikan. Ongkos jahit yang diterima mereka dinilai jauh dari standar wajar dan tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam sistem e-katalog. Setelah dipotong pajak dan berbagai biaya lain, mereka hanya menerima upah sekitar Rp80 ribu per stel seragam, bahkan ada yang di bawah itu.

“Di katalog memang disebut Rp100 ribu untuk SD dan Rp112 ribu untuk SMP, tapi kenyataan yang diterima jauh di bawah itu,” keluh salah satu penjahit.

Penjahit Lokal Mengeluh Upah Jahit Seragam Sekolah Gratis Terlalu Rendah

Salah satu tujuan program seragam sekolah gratis adalah menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan penjahit di Jombang. Sayangnya, niat baik ini tampak tidak berjalan mulus. Selain ongkos yang dinilai terlalu murah, para penjahit juga mengaku tidak mendapatkan kepastian soal jumlah pesanan dan waktu pengerjaan.

Tak hanya itu, proses penunjukan koordinator penjahit di beberapa kecamatan diduga tidak transparan. Sejumlah sumber menyebut, ada indikasi campur tangan oknum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang dalam proses penunjukan mitra penjahit, tanpa proses penawaran yang adil.

Baca juga: Seragam Sekolah Gratis di Malang Akan Diberikan dalam Bentuk Kain

DPRD dan LSM Desak Evaluasi Program Seragam Sekolah Gratis

Menanggapi keresahan di kalangan penjahit, Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot, angkat bicara. Ia mendesak agar birokrasi di Disdikbud segera dibenahi dan bersih dari oknum yang bermain di balik pengadaan seragam sekolah gratis ini.

“Saya minta seluruh birokrasi diluruskan, dan siapa pun oknumnya, harus disingkirkan dari dinas,” tegasnya, Kamis (10/7/2025).

Sorotan serupa juga datang dari Direktur LSM LInK Jombang, Aan Anshori. Ia menilai, jika terbukti kekacauan ini akibat lemahnya manajemen, maka kepala dinas harus segera dievaluasi.

“Bupati harus ambil langkah tegas. Kalau memang dinas tidak mampu, harus ada pergantian,” ujarnya.

Baca juga: Anggarkan Rp 6 Miliar, Pemkot Malang Gratiskan Seragam SD dan SMP

Perbedaan Data dan Minimnya Transparansi Pengadaan

Sementara itu, perbedaan data pagu harga jahit juga memunculkan kebingungan. Kepala Bidang SD Disdikbud Jombang, Rhendra Kusuma, menyebut pagu awal Rp100 ribu (SD) dan Rp115 ribu (SMP) sudah termasuk pajak dan perlengkapan. Tapi Wakil Bupati Jombang, Gus Wabup, menyebut ongkos jahit di lapangan hanya Rp95 ribu untuk SD dan Rp105 ribu untuk SMP.

Minimnya transparansi dan dugaan ketidaksesuaian data inilah yang memicu keresahan. Para penjahit berharap ada evaluasi menyeluruh agar program seragam sekolah gratis ini benar-benar tepat sasaran dan adil untuk semua pihak. (rfr/dny)