Serap Aspirasi di Tropodo, Adam Rusydi Dicurhati Soal Banjir hingga Dana Desa

SUARAGONG.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi, menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat masa persidangan kedua tahun 2025–2026 di Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (14/2/2026).

Serap Aspirasi di Tropodo, Adam Rusydi Dicurhati Soal Banjir hingga Dana Desa

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BPD, perwakilan RT/RW se-Kecamatan Waru, kader Posyandu, serta berbagai unsur masyarakat. Dalam forum itu, warga menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi, mulai dari banjir tahunan hingga kebutuhan sarana pendukung kegiatan masyarakat.

Mayoritas warga Tropodo mengeluhkan banjir yang dinilai tak kunjung terselesaikan sejak lama. Mereka menyebut genangan air masih menjadi masalah rutin meski telah berganti kepemimpinan daerah berkali-kali.

Selain persoalan banjir, warga juga meminta dukungan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan potensi ekonomi agar mampu membuka usaha mandiri. Permintaan bantuan perlengkapan Posyandu dan fasilitas kegiatan warga juga disampaikan, seperti meja, kursi, lemari, kipas angin, hingga tenda.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Adam langsung menyatakan kesediaannya membantu sebagian perlengkapan menggunakan dana pribadi.

Persoalan Banjir

Terkait masalah banjir, politisi Partai Golkar yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Jatim itu mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Ia menjelaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat, terutama dalam hal pengajuan anggaran dan perencanaan teknis.

“Semua harus berkolaborasi. Saat ini mekanisme pengusulan program juga melalui pemerintah desa. Insyaallah aspirasi ini akan kami fasilitasi,” ujarnya.

Baca Juga : Banjir Kiriman Probolinggo Dringu Rendam Permukiman Warga

Estimasi Anggaran Hingga 3 Triliun

Adam mengungkapkan, estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan banjir di Sidoarjo mencapai Rp2 hingga Rp3 triliun. Karena besarnya kebutuhan dana, penyelesaian tidak dapat dilakukan sekaligus dan harus dilakukan secara bertahap setiap tahun.

Ia menambahkan, pembangunan sistem drainase terintegrasi menjadi salah satu solusi utama. Namun, upaya pemerintah tidak akan maksimal tanpa dukungan masyarakat.

“Sehebat apa pun pemerintah menangani banjir, kalau masyarakat masih membuang sampah sembarangan, hasilnya tidak akan optimal,” tegasnya.

Adam juga mengimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung program pemerintah desa dan pengembang, termasuk percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) agar pengelolaan infrastruktur dapat segera dilakukan pemerintah daerah.

Ia memastikan akan terus mengawal aspirasi warga agar penanganan banjir dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan.