DPRD Jatim Soroti Tata Kelola Pembangunan Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

SUARAGONG.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, buka suara soal banyaknya pembangunan infrastruktur yang ujung-ujungnya mangkrak dan gak jelas manfaatnya. Menurutnya, ini jadi sinyal bahwa tata kelola pembangunan di daerah masih jauh dari kata ideal.

Tata Kelola Pembangunan Harus Berdasarkan GCG

Fuad menekankan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap proses pembangunan. Menurut dia, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus dijadikan landasan utama dari tata kelola pembangunan yang ideal.

“Sudah keluar miliaran, tapi hasilnya gak jelas. Fungsi perencanaannya juga nggak kelihatan arahnya,” ujar Fuad, yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.

“Kita nggak mau pembangunan cuma jadi deretan beton tanpa makna. Harusnya menjawab kebutuhan rakyat dan bisa bantu perkuat ekonomi lokal,” katanya.

Baca juga: Ketua DPRD Jatim Pembangunan Jawa Timur Harus Sinkron

Perencanaan Harus Berbasis Data dan Libatkan Warga

Gak cuma itu, Fuad juga dorong penguatan sistem perencanaan yang berbasis data agar arah tata kelola pembangunan jadi lebih presisi. Pemerintah daerah, katanya, harus bisa memetakan kebutuhan secara tepat supaya pembangunan gak asal-asalan.

Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah digitalisasi proses musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Warga bisa dilibatkan lewat musrenbang online agar merasa punya andil sejak awal.

“Kalau warga diajak dari awal, mereka akan merasa memiliki hasil pembangunan itu. Ini penting untuk daerah-daerah ke depan,” tambah Fuad.

Baca juga: Novita Hardini Tegaskan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Daerah di Munas VI APKASI 2025

Surabaya Jadi Contoh Nyata Tata Kelola Pembangunan yang Sukses

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, memberi contoh baik dari Kota Surabaya. Menurutnya, sejak dipimpin oleh Tri Rismaharini dan kini dilanjutkan Eri Cahyadi, Surabaya udah nunjukkin komitmen kuat yang transparan.

“Surabaya itu bukti nyata GCG bisa diterapkan. Mulai dari digitalisasi layanan, konsep smart city, sampai sistem distribusi bantuan sosial yang berbasis data,” ujar Seno.

Menurut dia, pelayanan publik yang adil dan gratis adalah wujud nyata dari keadilan sosial. Tapi tantangan ke depan bukan cuma soal sistem, tapi membudayakan GCG di semua lini pemerintahan.

“Kita harus jadikan GCG sebagai budaya kerja, bukan proyek musiman. Aktivasi peran anak muda dan kolaborasi berbagai pihak juga jadi kunci kalau kita mau tampil sebagai kota dunia,” tegasnya. (wahyu/dny)