Sri Mulyani Genjot Anggaran Pendidikan 2026 Jadi Rp757,8 Triliun

SUARAGONG.COM – Kabar segar buat dunia pendidikan datang langsung dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Langsung bertindak setelah sempat heboh dengan perkataannya dulu terkait Guru beban negara itu. Kini Sri Mulyani ambil tindakan tegas! Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi anggaran pendidikan untuk program kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik resmi naik signifikan.

Senyum Lebar Guru dan Dosen, Sri Mulyani Naikkan Anggaran Pendidikan 2026

Dari yang sebelumnya diumumkan Rp178,7 triliun, kini melejit jadi Rp274,7 triliun hanya untuk pos kesejahteraan pendidik. Kalau ditotal, keseluruhan anggaran pendidikan 2026 tembus Rp757,8 triliun—terbesar sepanjang sejarah.

Melansir Rilis Kemenkeu. Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa kenaikan ini bagian dari amanat konstitusi, yakni porsi 20% anggaran negara untuk pendidikan. “Bahkan untuk guru dan dosen non-PNS pun mendapatkan TPG, sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita,” ujarnya.

Kalau dibedah lebih detail, anggaran itu dialokasikan ke berbagai pos. Ada Rp19,2 triliun khusus untuk 54.747 guru TPG non-PNS, dan Rp3,2 triliun buat 80.325 dosen non-PNS lewat Tunjangan Profesi Dosen (TPD).

Sementara 1,6 juta guru ASN Daerah mendapat Rp69 triliun, ditambah TPG dan TPD untuk PNS. Serta gaji pendidik senilai Rp120,3 triliun. Angka-angka ini menunjukkan upaya menjaga kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Ya meskipun PR di lapangan jelas masih panjang dan sering belibet sengaja atau tidak disengaja.

Baca Juga : Gaji Guru Kecil, Sri Mulyani: Apakah Semua Harus Ditanggung Negara?

Anggaran Jumbo untuk Program Lain di Pendidikan

Bukan cuma soal gaji dan tunjangan, anggaran jumbo ini juga dibagi ke program lain. Transfer ke daerah (TKD) untuk pendidikan mencapai Rp253,4 triliun, yang bakal menopang BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, plus tambahan penghasilan guru. Lalu, belanja kementerian/lembaga di sektor pendidikan mencapai Rp243,9 triliun untuk mendukung revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, sampai Sekolah Unggul Garuda.

Tak kalah menarik, program makan bergizi gratis (MBG) juga kebagian jatah besar, Rp223,6 triliun. Dana ini akan dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberi manfaat ke 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia. Targetnya sederhana tapi krusial: jangan sampai ada anak sekolah yang belajar sambil menahan lapar.

Di sisi lain, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ikut kebagian Rp3 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk mendanai 4.000 mahasiswa, 452 riset, 21 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang sudah ada plus 2 PTNBH baru. Serta pembiayaan pendidikan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah.

Angka yang fantastis ini tentu bikin banyak orang berharap lebih. Sebab, bukan rahasia lagi kalau problem pendidikan di Indonesia nggak cuma soal anggaran. Tapi juga tata kelola, pemerataan, dan kualitas.

Jadi, meski kue anggaran pendidikannya makin besar, pertanyaan yang muncul tetap sama saja sih: Apakah uang sebanyak itu bisa benar-benar menyentuh kebutuhan para guru, dosen, dan siswa di lapangan?. Bisakah mereka menyentuh uang yang memang miliknya? Atau jangan-jangan, habis lagi buat program yang lebih banyak berhiaskan jargon ketimbang solusi nyata dan valid di lapangan? (Aye/sg)