Sri Mulyani Siapkan Rp6,3 Triliun untuk Pembangunan IKN di RAPBN 2026

SUARAGONG.COM – Pemerintah terus mengalokasikan anggaran besar bagi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam konferensi pers terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta Nota Keuangan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan IKN pada 2026 mencapai sekitar Rp6,3 triliun.

RAPBN 2026: Pembangunan IKN Disuntik Anggaran Rp 6,3 triliun

“Rp6,3 triliun untuk IKN maksud saya. Kalau enggak salah ya, nanti kalau salah saya koreksi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Meski terjadi berbagai dinamika politik dan ekonomi, pemerintah memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan target kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat penyelesaian perangkat utama pemerintahan.

Prasetyo menambahkan, dalam tiga tahun ke depan, seluruh perangkat yang berkaitan dengan fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif harus sudah tersedia. “Tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” ujarnya.

Baca Juga : Proyek IKN Lelang Rp18 Triliun dan Kawasan DPR Mulai Dibangun

Usulan Tambahan Rp16,13 Triliun

Sementara itu, Otorita IKN telah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Dari pagu indikatif Rp5,05 triliun yang sudah ditetapkan, mereka mengusulkan tambahan Rp16,13 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran IKN tahun 2026 mencapai Rp21,1 triliun.

Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025. Dalam surat itu dijelaskan bahwa tambahan anggaran dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan tahap kedua, khususnya infrastruktur perkantoran dan hunian lembaga legislatif serta yudikatif, termasuk sarana pendukungnya.

“Jadi agar sesuai dengan jadwal 2025–2026 tadi, 2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun. Jadi yang tadinya Rp17,08 triliun menjadi Rp21,1 triliun,” jelas Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari laman resmi IKN.

Baca Juga : Cak Imin Kaget Dengar PSK Marak di Sekitar IKN

Komitmen Pemerintah

Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan baru. Pemerintah menegaskan bahwa keberlanjutan proyek strategis ini tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga kesiapan ekosistem pemerintahan baru di Nusantara.

Dengan alokasi Rp6,3 triliun dalam RAPBN 2026 serta potensi tambahan usulan Rp16,13 triliun, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan sesuai target dan memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. (Aye/sg)