Sri Untari Perjuangkan Kesetaraan Bantuan Operasional Pendidikan

SUARAGONG.COM – Pendidikan yang merata dan serata menjadi fokuss utama Sri Untari. Namun dibalik itu terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan atau ketidaksetaraan pendidikan. Ia menyorot bagaimana Isu ketimpangan Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan (BPOPP) antara sekolah negeri dan swasta di Jawa Timur kembali yang kini kembali mencuat.

Sri Untari Tegaskan Terus Perjuangkan Kesetaraan Alokasi Dana Penyelenggaraan Operasional Sekolah

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim melalui Ketua Komisi E, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan kesetaraan alokasi dana tersebut.

“Kami tetap dan terus memperjuangkan agar BPOPP antara sekolah negeri dan swasta itu setara. Anak-anak kita semua harus merasakan hak yang sama atas pendidikan,” ujar Untari.

Politisi yang juga Penasehat Fraksi PDIP DPRD Jatim itu menekankan, siswa di sekolah swasta tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka, kata Untari, adalah bagian dari warga negara yang seharusnya diperlakukan setara, termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.

“Anak-anak yang bersekolah di negeri maupun swasta, sama-sama bayar pajak. Tetapi dalam hal BPOPP, sekolah swasta justru dibedakan. Ini jelas tidak adil,” tegasnya.

Baca Juga : Beasiswa Rp 1 Juta ke Rekening Siswa, Waspada Penyalahgunaan

BPOPP Tak Pernah Penuh 12 Bulan

Meski perjuangan itu terus digelorakan, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dalam pembahasan APBD maupun P-APBD, usulan Komisi E agar alokasi BPOPP mencakup 12 bulan selalu terbentur keterbatasan fiskal.

Pada Tahun Anggaran 2024, alokasi BPOPP hanya mampu menutup kebutuhan selama 9 bulan. Lebih ironis lagi, dalam P-APBD 2025, alokasi tersebut justru turun menjadi hanya 8 bulan. Kondisi ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan menengah atas, baik negeri maupun swasta, termasuk SMA, SMK, dan SLB.

Padahal, tambahan anggaran dalam KUA-PPAS 2025 sebesar Rp198,6 miliar sebenarnya sudah disahkan. Namun, jumlah tersebut tetap jauh dari kebutuhan ideal operasional pendidikan selama 12 bulan penuh.

Baca Juga : Kemenag Probolinggo Berikan Pembinaan 275 Guru DPK Wujudkan Pendidikan Berkarakter

Dorong Pergub Peran Serta Masyarakat

Sebagai langkah solutif, Sri Untari yang juga Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, mendorong agar Pemerintah Provinsi segera merampungkan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan di SMA, SMK, dan SLB Negeri.

“Karena APBD Provinsi Jawa Timur belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran BPOPP 12 bulan, maka kami merekomendasikan Pergub ini segera diselesaikan,” ujarnya.

Bagi Untari, dasar hukum ini penting agar partisipasi masyarakat bisa berlangsung secara sah, transparan, dan tidak melenceng dari aturan. Ia pun mengingatkan peran Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi agar skema partisipasi masyarakat tidak berubah menjadi pungutan liar berkedok sumbangan.

Pendidikan Sebagai Amanat Konstitusi

Lebih jauh, Untari mengingatkan kembali pada amanat konstitusi. Dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Artinya, negara punya tanggung jawab penuh memastikan semua warga negara mendapatkan akses pendidikan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis sekolah,” tegasnya.

Tak heran, sosok yang kerap dijuluki Srikandi Perjuangan ini tetap konsisten mengawal isu kesetaraan pendidikan di Jatim. Ia ingin memastikan tidak ada lagi anak bangsa yang tersisih hanya karena status sekolahnya negeri atau swasta. (Wahyu/aye)