Struktur APBD Kabupaten Malang 2026 Bergeser

SUARAGONG.COM – DPRD Kabupaten Malang bersama Bupati Malang M Sanusi resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam dokumen yang disahkan pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Malang tersebut, terdapat sejumlah pergeseran anggaran yang cukup signifikan, baik pada sektor pendapatan maupun belanja daerah.

APBD Kabupaten Malang 2026 Turun 10 Persen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada 2026 ditargetkan mencapai Rp1,225 triliun. Angka tersebut naik tipis sebesar 1,50 persen dari PAD pada APBD Induk 2025 yang tercatat Rp1,207 triliun. Sementara itu, belanja daerah tahun depan justru tercatat menurun cukup tajam, dari Rp5,21 triliun pada APBD 2025 menjadi Rp4,474 triliun atau turun 10,89 persen.

Bupati Malang M. Sanusi menegaskan pentingnya perangkat daerah bekerja lebih cermat dan terukur dalam merencanakan serta mengeksekusi program tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp644 miliar menjadi alasan utama penyesuaian belanja di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga : Izin PBG Sulit, Perusahaan Rokok di Kabupaten Malang Terancam Hengkang

Anggaran Fokus Layanan Dasar dan Infrastruktur

Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, memastikan bahwa fokus pembangunan 2026 tetap diarahkan pada layanan dasar, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Program yang belum selesai hingga akhir 2025 juga akan dilanjutkan pada 2026. Terutama penanganan sekolah rusak dan perbaikan jalan.

Menurutnya, layanan dasar wajib dijaga keberlanjutannya. “Rehab sekolah dan infrastruktur itu tidak bisa selesai setahun. Lanjut ke 2026, 2027, bahkan 2028, menyesuaikan kondisi anggaran,” jelasnya.

Tomie juga menambahkan bahwa digitalisasi tetap menjadi prioritas. Khususnya untuk layanan perpajakan, perizinan, dan administrasi kependudukan agar semakin mudah diakses masyarakat. (Aye/sg)