Pemkot Surabaya Tegaskan Pentingnya Administrasi Kependudukan

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai fondasi utama berbagai kebijakan dan layanan publik. Data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai catatan biodata warga, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan.

Pemkot Surabaya Tegaskan Pentingnya Tertib Adminduk: Jadi Dasar Layanan Publik

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan yang tepat sasaran. Ia mencontohkan, jumlah penduduk Surabaya yang kini tercatat lebih dari tiga juta jiwa harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan, termasuk kesesuaian alamat domisili warga.

“Data itu harus riil, harus akurat. Kalau alamat seseorang tercatat di A, ya memang harus tinggal di situ,” ujar Eddy, Jumat (3/10/2025).

Eddy menjelaskan, seluruh perencanaan dan penganggaran Pemkot Surabaya untuk tahun 2025–2026 kini berbasis pada data kependudukan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Baca Juga : Warga Surabaya Bisa daftar Permohonan Administrasi Kependudukan Secara Online

5 Fungsi Utama Data Kependudukan

Ia memaparkan, terdapat lima fungsi utama data kependudukan. Pertama, sebagai dasar pelayanan publik, baik untuk pajak, SIM, PBB, hingga kebutuhan administrasi di sektor swasta seperti perbankan.

Kedua, sebagai bahan perencanaan pembangunan. Berdasarkan data kepadatan penduduk, Pemkot dapat menentukan langkah strategis dalam mengurai kemacetan, mengatasi banjir, atau memperbaiki infrastruktur di wilayah padat.

“Ketika kepadatan penduduk tinggi di satu wilayah, kami bisa menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya,” jelasnya.

Fungsi ketiga berkaitan dengan alokasi anggaran. Eddy menegaskan, distribusi anggaran tidak bisa digeneralisasi. Setiap kecamatan akan menerima intervensi berbeda tergantung tingkat kemiskinan dan kebutuhan wilayah.

“Kalau kemiskinan paling tinggi di satu kecamatan, maka itu yang harus diprioritaskan,” tegasnya.

Keempat, data Adminduk juga menjadi dasar dalam pembangunan demokrasi, karena seluruh data pemilih dalam Pilkada, Pileg, maupun Pemilu bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri.

Kelima, data kependudukan digunakan oleh aparat penegak hukum (APH). Eddy menyebut, Dispendukcapil hampir setiap hari menerima permintaan data dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan untuk keperluan penyelidikan dan perkara perdata.

“Kami hampir setiap hari dimintai data, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan,” katanya.

Pengendalian Pecah Kartu Keluarga 

Untuk menjaga validitas data, Pemkot Surabaya juga melakukan pengendalian pecah kartu keluarga (KK). Eddy menjelaskan, pengajuan KK baru harus mencerminkan kemandirian keluarga dan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anggotanya.

“Ketika seseorang membentuk keluarga baru, itu harus dipahami sebagai tanggung jawab, bukan sekadar administrasi,” tuturnya.

Ia mengingatkan, ketidaktepatan data dapat menyebabkan program bantuan sosial tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, warga diminta aktif memperbarui data, mulai dari kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, hingga kepindahan domisili.

“Kalau data tidak akurat, maka anggaran pemerintah bisa salah sasaran. Karena itu, mari kita tertib Adminduk,” pungkas Eddy. (Wahyu/Aye)