Type to search

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang belum lama berlaku kini sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR membuka peluang keterlibatan presiden dalam penentuan kepala daerah lewat skema hibrida di tengah rencana revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026