Type to search

DPR membuka peluang keterlibatan presiden dalam penentuan kepala daerah lewat skema hibrida di tengah rencana revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui 7 nama anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 yang baru.