Type to search

Lilik Hendarwati
MK menetapkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan anggota militer atau TNI.
MK sebagian mengabulkan gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan oleh Partai Buruh dan serikat pekerja.