Type to search

DPR membuka peluang keterlibatan presiden dalam penentuan kepala daerah lewat skema hibrida di tengah rencana revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Partai Golkar mengusulkan Pilkada tak langsung melalui DPRD dalam RUU Politik. Bahlil menilai skema ini lebih efisien