Tenaga Honorer R4 di Lumajang Tidak Akan Dirumahkan

SUARAGONG.COM – Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan komitmennya untuk mempertahankan 913 tenaga honorer kategori R4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Meski belum memiliki formasi resmi, para pegawai tersebut dipastikan tidak akan dirumahkan.

Bupati Indah Tegaskan Tenaga Honorer R4 di Lumajang Tidak Akan Dirumahkan

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Indah dalam apel pagi yang diikuti oleh 4.273 tenaga honorer, Senin (14/7/25), bertempat di Alun – alun Kabupaten Lumajang.

“R4 ini sangat riskan dirumahkan, karena mereka pernah ikut tes tapi tidak ada formasi. Akan tetapi saya bersama Mas Wabup sepakat, kita tetap perjuangkan,” tegas Bunda Indah.

Ia menjelaskan, saat ini tenaga honorer di Lumajang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Kategori R2 adalah mereka yang pernah mengikuti tes namun belum lulus dan masih menunggu proses lebih lanjut.

Kategori R3 adalah yang sudah lulus tes dan tercantum dalam Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024, namun belum memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP). Sementara R4 adalah tenaga honorer yang telah mengikuti tes, namun tidak mendapatkan formasi sama sekali.

Untuk kategori R2 dan R3, Pemkab Lumajang telah memproses pengajuan NIP paruh waktu dan optimis dalam waktu dekat akan mendapat keputusan dari pusat. Sedangkan untuk R4, yang jumlahnya cukup besar, Bupati memastikan mereka tetap bekerja dan menerima gaji seperti biasa.“Solusinya, mereka tetap bekerja dan tetap kita gaji. Sambil kita usahakan formasinya agar bisa masuk sistem dan mendapatkan NIP,” ujarnya.

Kabar ini disambut antusias oleh para tenaga honorer, dengan adanya pengumuman ini. Langkah tersebut di sambut baik oleh ketua DPRD Lumajang, Hj. Oktafiyani, S.H., M.H.

Bunda Indah, kata Okta menilai langkah Bunda Indah ini patut diapresiasi karena bunda Indah telah memberi senyuman harapan yg selama ini menjadi kehawatiran honorer R3, R4.

“Tidak semua kepala daerah berani mengambil keputusan seperti ini”, ujar Oktafiyani.

Namun, politisi Gerindra itu juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Agar langkah ini mendapatkan arahan yang tepat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Semoga langkah pemerintah ini mendapatkan cantolan regulasi yg tepat supaya niat baik bupati/pemerintah tidak ada masalah dibelakang hari. (Fz/Aye)