Terima LHP PDTT 2025, Pemkot Probolinggo Didorong Percepat Tindak Lanjut Temuan BPK

SUARAGONG.COM – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2025, Selasa (27/1/2026). Di Auditorium Kantor BPK RI Jawa Timur, Sidoarjo.

BPK Jatim Serahkan LHP Kinerja dan PDTT 2025: Kota Probolinggo Diminta Perkuat Tindak Lanjut Rekomendasi

Penyerahan LHP ini menjadi bagian dari upaya BPK memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan kinerja bagi pemerintah daerah.

Kota Probolinggo menjadi salah satu daerah penerima LHP PDTT, bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Bondowoso.

Kota Probolinggo Terima LHP Kepatuhan Pendidikan

LHP Kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025 diterima langsung Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari dan Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Shynta Kusumawardani.

Turut mendampingi dalam penerimaan tersebut Pj Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo, Inspektur, Kepala BPPKAD, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Pemeriksaan ini difokuskan pada kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan program peningkatan fasilitas pendidikan dasar yang bersumber dari anggaran daerah.

Kepala BPK Jatim: Jadikan LHP Sebagai Lesson Learned

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menegaskan pentingnya menjadikan BPK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi agar permasalahan tidak terus berulang, seperti pertanggungjawaban yang belum lengkap hingga kekurangan volume pekerjaan, khususnya pada pembangunan infrastruktur.

“Dalam LHP ini ada lesson learned yang akan menjadi evaluasi bersama,” jelasnya.

Yuan Candra juga menyampaikan bahwa BPK menyerahkan enam laporan hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan manusia di Jawa Timur.

Pemeriksaan Tematik Nasional Soroti Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Untuk bidang pembangunan manusia, fokus pemeriksaan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di Kabupaten Pacitan dan Kota Probolinggo.

Hal ini menjadi bentuk komitmen BPK memastikan program pembangunan manusia berjalan efektif dan tepat sasaran.

Temuan Swakelola Pendidikan Jadi Perhatian

Dalam pemeriksaan PDTT, BPK juga menyoroti pelaksanaan swakelola pekerjaan konstruksi melalui komite sekolah. Ditemukan sejumlah permasalahan, seperti dokumen pengawasan yang tidak sesuai kondisi lapangan serta perencanaan yang kurang memadai.

Yuan Candra menekankan pentingnya sosialisasi kepada komite sekolah agar memahami mekanisme pertanggungjawaban.

“Bukti pertanggungjawaban perlu ada sosialisasi kepada komite sekolah agar mereka memahami,” terangnya.

Rekomendasi Harus Ditindaklanjuti Maksimal 60 Hari

BPK telah menyusun sejumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan tersebut. Yuan Candra menegaskan, rekomendasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diserahkan.

“Kami harapkan dapat ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah hari ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana CSR karena masih terdapat regulasi yang belum cukup kuat.

Gubernur Jatim: Tindak Lanjut Adalah Mahkota LHP

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi BPK Jatim atas ruang dialog yang diberikan kepada kepala daerah. Ia berharap pemahaman yang sama dapat mempercepat sinkronisasi penyelesaian LHP antara eksekutif dan legislatif.

“Apa artinya sebuah rekomendasi tanpa tindak lanjut yang komprehensif. Tindak lanjut adalah mahkota dari LHP,” tegasnya.

Pemkot Probolinggo Siap Tuntaskan Rekomendasi

Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menegaskan bahwa rekomendasi BPK menjadi bagian penting dalam perbaikan program peningkatan sarana pendidikan dasar.

Ia mengakui peran komite sekolah perlu dibarengi pemahaman kebijakan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

“Kegiatan hari ini menjadi tanggung jawab kami, pemerintah dan DPRD, untuk menindaklanjuti laporan sesuai jadwal dari BPK,” ucap Ina. (DuH/Aye/sg)