SUARAGONG.COM – Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, dilaporkan akan langsung mengambil langkah besar setelah kembali ke Gedung Putih pada Januari mendatang. Salah satu kebijakan utamanya adalah melarang keberadaan tentara transgender di militer AS, sebuah langkah yang pernah ia lakukan pada masa jabatan sebelumnya.
Menurut laporan dari The Times, kebijakan ini akan efektif sejak hari pertama Trump menjabat, sejalan dengan pernyataannya pada periode pertama kepemimpinan bahwa militer AS “tidak akan lagi menerima atau mengizinkan transgender.”
Kebijakan Lama yang Diaktifkan Kembali
Langkah ini menghidupkan kembali kebijakan kontroversial yang diberlakukan Trump pada 2019, di mana tentara transgender dilarang bertugas dengan alasan beban biaya medis yang dianggap “berlebihan.” Kebijakan tersebut sempat berlaku sebelum dicabut oleh Presiden Joe Biden pada awal masa kepemimpinannya.
Namun, Trump tidak hanya berencana membatalkan kebijakan Biden. Menurut sumber The Times, ia juga berniat untuk mengeluarkan anggota transgender yang saat ini bertugas di militer, sebuah keputusan yang diperkirakan memicu gelombang gugatan hukum.
“Trump diperkirakan akan segera mencabut perintah Biden dan mengambil langkah lebih jauh,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sanggahan dari Pihak Trump
Meski laporan ini telah beredar luas, tim transisi Trump membantah adanya rencana konkret terkait kebijakan tersebut. Karoline Leavitt, juru bicara Trump, menyatakan bahwa informasi tersebut hanyalah spekulasi.
“Sumber-sumber anonim ini tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Hingga kini, tidak ada keputusan terkait masalah ini yang telah dibuat,” kata Leavitt. Ia menegaskan bahwa hanya pengumuman resmi dari Trump atau timnya yang dapat dianggap valid.
Jejak Kebijakan Anti-LGBT+ Trump
Kebijakan ini bukan langkah pertama Trump yang menargetkan komunitas LGBT+. Dalam kampanye terbarunya, ia berjanji untuk:
- Membatalkan perlindungan hak sipil LGBT+.
- Melarang siswa transgender bermain olahraga atau menggunakan toilet sesuai identitas gender mereka.
- Melarang perawatan kesehatan afirmasi gender bagi remaja transgender.
Selama pemilu 2024, Partai Republik yang mendukung Trump juga aktif mengajukan ratusan rancangan undang-undang anti-transgender di tingkat negara bagian.
“Ini adalah langkah yang berpotensi merusak kemanusiaan dan martabat komunitas transgender, baik di militer maupun dalam kehidupan sehari-hari,” tulis seorang aktivis di media sosial.
Baca juga : Donald Trump Menang Pilpres AS Meski Jadi Terdakwa, Apa Penyebabnya?
Titik Panas Baru di Awal Kepemimpinan Trump
Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh komunitas transgender, tetapi juga oleh militer dan masyarakat luas. Para aktivis telah bersiap untuk menentang kebijakan ini, dan gelombang perlawanan dari berbagai pihak diprediksi akan semakin menguat di awal masa jabatan kedua Trump.
Sementara itu, publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari tim Trump terkait kebenaran laporan ini. Akankah kebijakan kontroversial ini menjadi kenyataan? Semua mata kini tertuju pada Januari mendatang.
