Usai Dana Transfer di Pangkas, Fraksi PKS Desak Evaluasi BUMD

SUARAGONG.COM – Transfer Daerah yang Menurun atau sudah dipangkas dari pusat menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintahan daerah. Hal ini memacu kemandirian pemerintah daerah untuk memutar otak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diungkapkan juga oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera memutar otak mencari solusi atas pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,8 triliun.

Fraksi PKS Desak Pemprov Jatim Genjot PAD dan Optimalisasi BUMD Usai Dana Transfer Dipangkas

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, Drh. H. Puguh Wiji Pamungkas, menyebut pemangkasan itu menjadi “kado yang menyedihkan” di momen ulang tahun ke-80 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ini merupakan kado yang cukup menyedihkan di ulang tahun Pemprov Jatim. Pemerintah Provinsi harus berpikir serius bagaimana menutup kekurangan fiskal setelah dana transfer dari pusat dikurangi,” ujar Puguh saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (6/10/2025).

Puguh menegaskan, meskipun anggaran berkurang, kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun, terutama layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, hingga pertanian.

“Pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Karena itu, Pemprov harus mencari cara menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Menurut Puguh, saat ini PAD Jawa Timur baru berada di kisaran Rp 16–17 triliun. Angka ini perlu ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber baru pendapatan, termasuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Jatim.

“BUMD harus benar-benar dioptimalkan. Jangan hanya jadi lembaga yang jalan di tempat. Banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik dari pengelolaan aset daerah, pajak daerah non-PBB, maupun non-kendaraan bermotor,” paparnya.

Baca Juga : Dana Transfer Daerah Terpangkas, Pemkot Malang Siapkan Skenario

Potensi Pajak Lain 

Ia juga menyoroti potensi lain seperti pajak atas barang mewah, industri, hingga tambang yang masih belum tergarap maksimal.

“Semua sektor itu bisa dioptimalkan untuk menambah PAD dan menjaga stabilitas ekonomi Jawa Timur,” tambahnya.

Puguh menekankan, langkah cepat perlu diambil agar pengurangan dana transfer pusat tidak mengganggu keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur.

“Optimalisasi BUMD dan peningkatan PAD adalah kunci untuk menutupi kekurangan akibat berkurangnya transfer pusat ke daerah,” pungkasnya. (Wahyu/aye)