Wabup Probolinggo Jawab PU Fraksi DPRD: Bedah APBD 2026

SUARAGONG.COM – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (20/11/2025), mendadak terasa seperti kelas presentasi tugas kelompok. Bedanya, kali ini yang maju bukan mahasiswa—melainkan Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, yang menyampaikan jawaban resmi eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terkait Raperda APBD 2026.

Bedah Raperda APBD 2026 Kabupaten Probolinggo

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumarmi Rasit, rapat itu dihadiri para pimpinan dan anggota dewan, serta jajaran eksekutif yang tampak siap mental menghadapi berbagai catatan dan pertanyaan fraksi.

Dan benar saja—satu per satu pandangan fraksi dibahas, dijawab, dan dipaparkan oleh Wabup Fahmi dengan gaya lugas namun tetap menjaga suasana tetap adem.

Arah Penganggaran 2026: Harus Lebih Jelas, Lebih Rapi, Lebih Nggak Drama

Wabup Fahmi menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyusun APBD 2026 yang lebih terukur, transparan, dan patuh aturan. Semua masukan fraksi disebut menjadi amunisi penting untuk memoles rancangan anggaran agar tidak hanya rapi di kertas, tapi juga nendang bagi kesejahteraan masyarakat Probolinggo.

Jawaban untuk Fraksi Partai Golkar: Fokus PAD, Biar Kantong Daerah Makin Sehat

Golkar menyinggung soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah? Tenang saja, sudah punya jurus komplet:

• Pemutakhiran NJOP
• Penyesuaian tarif retribusi (jangan kaget, ini sesuai aturan)
• Optimalisasi layanan retribusi digital
• Pembinaan SDM pengelola pajak
• Akses pembayaran pajak online
• Monitoring objek pajak
• Sistem reward–punishment untuk wajib pajak

Intinya? PAD 2026 harus naik, bukan naik-turun kayak sinyal WiFi.

Jawaban untuk PKB: Money Follows Program, Bukan Program Ngikutin Mood

PKB mengingatkan soal efisiensi belanja dan pentingnya anggaran berbasis kinerja. Pemerintah sepakat. Bahkan Wabup Fahmi menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga agar program pembangunan tidak sekadar jalan, tapi benar-benar bermanfaat.

Jawaban untuk Gerindra: Belanja Operasi Itu Penting, Bukan Pemborosan

Gerindra mempertanyakan porsi belanja operasi. Wabup Fahmi menjelaskan bahwa belanja operasi mencakup pegawai, barang dan jasa, hibah, hingga bansos. Semua disusun sesuai aturan dan prinsip efisiensi. Jadi jangan khawatir—tidak ada belanja yang aneh-aneh.

Jawaban untuk NasDem: Serapan Anggaran 2025 Tinggi, Tapi PR Tetap Ada

NasDem menyoroti serapan anggaran 2025. Pemerintah langsung menunjukkan datanya:

Kabupaten Probolinggo peringkat enam nasional dan peringkat satu di Jawa Timur. Meski begitu, tetap ada hambatan teknis, seperti:

• Pengadaan yang belum maksimal
• Juknis terlambat
• Perubahan pejabat keuangan

Ada 5 SKPD serapannya masih di bawah 70 persen. Pemerintah pun siap melakukan percepatan dan penguatan koordinasi.

Jawaban untuk PDI Perjuangan: Prinsip Kehati-hatian Jalan Terus

PDIP mengingatkan soal kehati-hatian dan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh masukan itu akan dijalankan dengan tetap memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Jawaban untuk PPP: Rincian Belanja Pegawai 2026 Dijelaskan

PPP menanyakan detail belanja pegawai. Pemerintah menjelaskan bahwa belanja pegawai 2026 berada di angka 33,41 persen setelah dikurangi TPG dan Tamsil, dengan nilai total Rp 803,78 miliar. Masih aman, masih sesuai UU HKPD.

Di akhir penyampaian, Wabup Fahmi menegaskan bahwa Pemkab Probolinggo siap mempercepat proses penyusunan APBD dan meningkatkan kualitas perencanaan agar anggaran 2026 benar-benar tepat sasaran. (Duh/aye)