Anjuran Pembatasan PUBG Mobile Akan Dibahas Lintas Kementerian

SUARAGONG.COM – Wacana pembatasan permainan daring seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) kembali mencuat setelah insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, yang menewaskan satu siswa dan melukai puluhan lainnya.

Isu Pembatasan Game PUBG Mobile Pasca Ledakan SMAN 72 Jakarta

Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti menyebut bahwa kebijakan terkait gim daring tidak bisa diambil sepihak. Ia menegaskan perlunya pembahasan lintas kementerian agar keputusan yang diambil bersifat menyeluruh dan berdampak positif bagi pelajar.

“Belum, nanti kita memang harus bicara lintas kementerian. Ini paling tidak melibatkan empat kementerian: kami di Kemendikdasmen, kemudian Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Kementerian Agama,” ujar Mu’ti di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga : Komdigi Luncurkan IGRS, Batasi Akses Game untuk Anak

Dorong Regulasi Pembatasan Permainan Digital

Mu’ti menjelaskan, kewenangan utama untuk mengatur dan membatasi konten digital berada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, pihaknya tetap akan berkoordinasi agar pendekatan yang diambil tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga partisipatif dengan melibatkan sekolah dan keluarga.

Ia menambahkan, Kemendikdasmen sejak lama mendorong perlunya regulasi permainan digital yang ramah pendidikan. Menurutnya, gim dapat menjadi sarana belajar yang efektif jika digunakan dengan bimbingan dan pengawasan yang tepat.

“Game itu ada manfaatnya, itu sudah jadi diskusi akademik panjang. Game bisa jadi media pendidikan, tetapi tanpa pengawasan justru bisa menimbulkan masalah baru,” jelasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik pasca-ledakan di area masjid SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11). Tragedi tersebut memicu dugaan soal pengaruh konten kekerasan dari gim daring terhadap perilaku remaja.

Mu’ti menyoroti bahwa pengawasan anak dalam penggunaan gawai masih menjadi tantangan besar. Banyak siswa, katanya, bermain gim sendirian tanpa pendampingan, yang berisiko memunculkan perilaku imitasi dari kekerasan virtual.

“Kami ingin masalah ini diselesaikan bersama. Pendekatannya harus menyentuh aspek pendidikan, keluarga, hingga kesehatan mental anak,” ujarnya.

Sorotan dari Presiden

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap fenomena permainan digital dengan unsur kekerasan. Menurutnya, perlu kajian lebih mendalam untuk menilai sejauh mana gim seperti PUBG berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku remaja.

“Misalnya PUBG. Kita mungkin berpikir ada pembatasan, karena di situ jenis-jenis senjata mudah dipelajari. Secara psikologis, hal itu bisa membuat kekerasan terasa biasa saja,” kata Prasetyo, Senin (10/11/2025).

Pemerintah kini tengah menyiapkan pembahasan lintas kementerian untuk merumuskan langkah kebijakan terkait pengawasan gim daring dan dampaknya terhadap anak. (Aye/sg)