Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Warga Lapor Jika Ada Pabrik Timbulkan Dampak Buruk Bagi Lingkungan
Share

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk menindak tegas keberadaan pabrik atau bangunan yang tidak memiliki izin resmi, Terutama yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.
Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Warga Lapor Jika Ada Pabrik yang Merusak Lingkungan
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, usai menghadiri acara Penyerahan Piagam Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) di Graha Sawunggaling Surabaya, Rabu (17/9/2025).
Menanggapi keberadaan pabrik peleburan emas di kawasan Kandangan, Kecamatan Benowo, yang telah disegel Pemkot, Wali Kota Eri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan.
“Jadi semua tempat itu harus berizin. Berizin itu juga termasuk dengan dampak lingkungannya. Kalau sudah tidak ada perizinannya, tidak ada dampak lingkungannya yang diurus, ya pasti akan kita tutup,” tegas Eri.
Baca Juga : Pabrik China Ungkap Produksi Brand Mewah, Kontrak Kerahasiaan Diabaikan?
Laporkan Aktivitas Ilegal Pabrik!
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi lingkungan sekitar dengan aktif melaporkan aktivitas ilegal. Mulai dari pungutan liar (pungli) hingga bangunan yang tidak berizin.
“Maka saya butuh hari ini peran serta masyarakat. Tolong sampaikan apapun yang terjadi, laporkan. Kita tidak boleh takut apakah itu pungli ataukah bangunan yang tidak berizin atau bangunan yang bisa merusak lingkungan,” pesannya.
Eri juga mengingatkan bahwa menjaga Surabaya agar tetap aman dan nyaman adalah tanggung jawab bersama. Ia mengibaratkan kota ini sebagai rumah yang harus dijaga oleh seluruh penghuninya.
“Saya nyuwun tolong, Surabaya ini rumah kita, kita yang ada di dalamnya. Jangan pernah Surabaya ini dirusak. Ayo kita jaga rumah kita, rumah Surabaya ini. Kalau ada yang seperti itu tolong sampaikan, sehingga kami bisa menindaklanjuti,” ujarnya.
Wali Kota Surabaya juga menekankan bahwa tanpa adanya laporan dari masyarakat, Pemkot tidak akan bisa mengetahui persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perkampungan.
“Karena kami tidak akan pernah tahu kalau di perkampungan, di pojok, ya tidak ngerti. Makanya saya sampaikan, pemimpinnya Surabaya itu, wali kotanya, ya masyarakat Surabaya,” pungkasnya. (Wahyu/Aye)