SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program prioritas untuk tahun 2025 ini. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan destinasi wisata, dan penanganan banjir yang membutuhkan kolaborasi lintas pihak.
PR Besar Pemkot Surabaya: Jalankan Berbagai Program Prioritas
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut bahwa program-program ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2021-2026. Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan rumah sakit.
“Seperti diversi Gunungsari, Jalan Raya Wiyung yang tembus ke Menganti, dan membangun rumah sakit. Itu PR besar kita agar masyarakat semakin merasakan kehadiran pemerintah,” ujar Eri, Rabu (1/1/2024).
Selain infrastruktur, Pemkot Surabaya juga akan mengembangkan destinasi wisata untuk menarik lebih banyak pengunjung dan mendukung pelaku UMKM. Salah satu contoh pengembangan adalah Pesona Laser Air Mancur Jembatan Suroboyo.
Penanganan Banjir Jadi Prioritas
Masalah banjir juga menjadi perhatian utama. Wali Kota Eri menyebut tantangan besar dalam menghadapi curah hujan tinggi, terutama jika banjir terjadi bersamaan di wilayah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya.
“Ketika Kali Jagir dan Kali Surabaya meluap, kita tidak bisa berbuat banyak karena dua sungai besar ini menuju laut. Itu PR kita,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Pemkot akan membangun lebih banyak box culvert untuk menampung limpasan air saat laut pasang dan sungai meluap. Selain itu, Eri menyoroti banjir di wilayah PT SIER, Tenggilis Mejoyo, dan Rungkut akibat sedimentasi dan eceng gondok di Kali Perbatasan.
“Walaupun sungai di wilayah UINSA II masuk Kabupaten Sidoarjo, kami memutuskan untuk membersihkannya karena dampaknya dirasakan warga Surabaya,” tegas Eri.
Baca Juga : Pemkot Surabaya dan BMKG Antisipasi Banjir Rob: Fokus Mitigasi dan Perlindungan Pesisir
Kolaborasi Lintas Pemerintah
Untuk menyelesaikan masalah banjir perbatasan, Wali Kota Eri akan mengadakan pertemuan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Penyelesaian banjir di titik-titik perbatasan harus melibatkan sinergi dengan Sidoarjo, BBWS Brantas, dan Provinsi Jatim,” pungkasnya.(Aye)
Baca Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News.
