Wali Kota Malang Soroti Penarikan Tarif Parkir saat Karnaval

SUARAGONG.COM – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memberikan tanggapannya terkait sejumlah keluhan warga soal penyelenggaraan karnaval, khususnya soal tarif parkir yang dinilai memberatkan dan penutupan jalan utama selama acara berlangsung.

Wali Kota Malang Soroti Penarikan Tarif Parkir dan Penutupan Jalan saat Karnaval

Salah satu keluhan datang dari warga Cemorokandang yang menyampaikan unek-unek mereka melalui media sosial. Mereka merasa keberatan dengan adanya pungutan parkir sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda dua ketika hendak memasuki wilayah kampung sendiri yang digunakan sebagai lokasi karnaval.

Menanggapi hal ini, Wahyu menekankan bahwa kegiatan karnaval memang menjadi bagian penting dari perayaan HUT RI, tetapi tetap harus dilaksanakan secara bijak dan mempertimbangkan kenyamanan seluruh masyarakat.

“Peringatan Hari Kemerdekaan RI adalah momen bagi masyarakat untuk merayakan dan menyemarakkan. Tapi jangan sampai perayaannya mengganggu warga lain. Soal tarif parkir, itu dikelola oleh masyarakat kelurahan masing-masing. Jadi bisa diatur melalui musyawarah warga. Kalau memang tidak perlu, ya tidak usah dilakukan,” ujar Wahyu saat ditemui di Balai Kota, Selasa (29/7).

Baca Juga : Banyak Barcode QRIS Parkir Rusak, Dishub Kota Malang Evaluasi

Keluhan Penutupan Akses Jalan

Tak hanya soal parkir, warga juga mengeluhkan penutupan akses jalan utama yang digunakan untuk jalur karnaval. Hal ini menyebabkan warga harus memutar lebih jauh, mengganggu aktivitas harian mereka.

Terkait itu, Wahyu menyatakan akan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimcam agar penyelenggara karnaval tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat umum.

“Kalau sampai menutup jalan utama, kami akan koordinasikan dengan Forkopimcam. Kami minta agar kegiatan tidak sampai mengganggu kenyamanan warga lain,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menyelenggarakan kegiatan Agustusan, termasuk dengan mempertimbangkan aspek sosial dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

“Saya berharap setiap kegiatan bisa dimusyawarahkan. Tujuannya memang untuk memeriahkan HUT RI, tapi jangan lupa juga mempertimbangkan aspek sosial dan kenyamanan bersama,” tutup Wahyu. (fat/aye)