Wali Kota Malang Targetkan PAD Naik Rp25 Miliar

SUARAGONG.COM – DPRD Kota Malang menyoroti adanya penurunan belanja daerah sebesar 13,42 persen dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Meski demikian, pos belanja pegawai dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan cukup signifikan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa target PAD Kota Malang tahun depan justru naik.

Terdapat Penurunan Belanja Daerah 2026, Wali Kota Malang Targetkan PAD Naik Rp25 Miliar

“Kalau TKD memang turun, tetapi target PAD kami naik. Pendapatan ini banyak komponennya, salah satunya TKD. Jadi meskipun transfer pusat turun, kami optimistis PAD meningkat,” jelas Wahyu saat menghadiri penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara Ranperda KUA-PPAS APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (12/9).

Menurut Wahyu, kenaikan target PAD mencapai lebih dari Rp25 miliar. Perhitungan tersebut didasarkan pada potensi pajak, retribusi, hingga optimalisasi aset barang milik daerah (BMD).
“Kami punya perhitungan dari koefisien, ada juga stimulus. Jadi kami yakin ini bisa mengangkat PAD,” tambahnya.

Komitmen Kemandirian Fiskal

Wahyu menegaskan bahwa Pemkot Malang berkomitmen memperkuat PAD sebagai indikator utama kemandirian fiskal.

“Kemandirian fiskal ini erat kaitannya dengan PAD. Karena itu, meski TKD turun, kami tetap berupaya agar PAD naik,” tegasnya.

Baca Juga : Wali Kota Malang Serahkan Bonus Atlet Porprov IX Jatim 2025

DPRD Minta Pemetaan Lebih Cermat

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai proyeksi kenaikan PAD sebesar Rp25 miliar lebih masih bisa ditingkatkan. Menurutnya, potensi pendapatan daerah sebenarnya masih cukup besar jika dilakukan pemetaan lebih cermat.

Amithya menjelaskan, kenaikan PAD yang diproyeksikan merupakan hasil rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah memetakan dinas-dinas penghasil. Apalagi, dana transfer ke daerah (TKD) yang sebelumnya diperkirakan turun hingga Rp600 miliar ternyata realisasinya tidak sebesar prediksi awal.

“Ini salah satu upaya peningkatan PAD. Disisir kembali. Artinya sebetulnya masih ada potensi apabila kita memetakan dengan cermat,” ujarnya.

Sejumlah sektor yang diproyeksikan berkontribusi antara lain Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi, serta pemanfaatan aset BMD.

Meski begitu, Amithya menegaskan bahwa target ini baru sebatas plafon awal. Dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026, pihaknya berkomitmen untuk mendetailkan kembali proyeksi PAD Kota Malang hingga level satuan tiga.

“Nanti di RAPBD akan kami detailkan kembali. Jadi kami berharap di dalam PAD juga bisa lebih rinci lagi,” pungkasnya. (fat/aye)