Warsubi Ajak Warga Kawal Program MBG di Jombang

SUARAGONG.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan bisa meningkatkan gizi anak sekolah di Kabupaten Jombang ternyata belum berjalan mulus. Dari total 174 dapur yang ditargetkan beroperasi, baru 16 dapur yang benar-benar aktif. Fakta ini sontak memunculkan sorotan soal efektivitas program nasional tersebut di daerah.

Bupati Jombang Ajak Mayarakat Kawal Program MBG: Baru 16 Dapur dari 174 Target 

Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan perlunya keterlibatan semua pihak agar tujuan program ini benar-benar tercapai. Menurutnya, kontrol sosial tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah, tapi juga butuh peran aktif masyarakat.

“Dari 174 dapur MBG, baru 16 yang berjalan di Kabupaten Jombang. Semua pihak harus terlibat, mulai masyarakat, sekolah, hingga guru, karena ini adalah program Pemerintah Pusat,” ucap Warsubi usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang, Senin (29/9/2025).

Dinas Kesehatan dan Pendidikan Diminta Lebih Aktif

Warsubi juga menekankan pentingnya pengawasan lapangan. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan turun langsung untuk memastikan standar gizi dan kualitas layanan di setiap dapur maupun SPPG (Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi).

“Pengawasan lapangan sangat penting agar kualitas makanan sesuai standar gizi dan pelayanan tidak menyimpang,” tegasnya.

Baca Juga : SPPG Masih Terbatas, Program MBG di Malang Baru Tersalurkan ke 18 Ribu Orang

Dewan Pendidikan Soroti Masalah Lain

Persoalan MBG ini juga sejalan dengan laporan Dewan Pendidikan Jombang. Dalam pertemuan bersama Bupati Warsubi di Pendopo Kabupaten Jombang (24/9/2025), lembaga tersebut mengungkap berbagai problem pendidikan. Mulai dari dugaan pungutan liar, keterbatasan layanan MBG, hingga kasus penahanan ijazah yang masih terjadi.

Menanggapi hal itu, Warsubi menegaskan hak siswa harus dijamin. “Anak-anak kita harus terbebas dari pungutan yang tidak semestinya. Pendidikan dan layanan makan bergizi adalah hak yang harus dijamin bersama,” tuturnya.

Sebagai langkah konkret, Dewan Pendidikan menyiapkan layanan pengaduan digital dan hotline khusus agar masyarakat bisa melapor jika menemukan penyalahgunaan program. Namun, Warsubi mengingatkan agar lembaga ini tidak hanya pasif menunggu laporan.

“Dewan Pendidikan jangan hanya jadi wadah laporan, tapi juga harus bisa mendeteksi masalah sebelum menjadi keluhan publik,” pungkasnya.

Baca Juga : Wali Kota Malang Imbau Warga Tidak Perlu Khawatir soal Keracunan MBG

Ajak Warga Kawal Bersama

Di akhir pernyataannya, Bupati Warsubi mengajak masyarakat Jombang ikut mengawasi jalannya program MBG. Ia menilai, partisipasi publik adalah kunci agar layanan makan bergizi benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan.

Dengan begitu, program nasional ini tidak sekadar berjalan di atas kertas, melainkan memberi dampak nyata bagi generasi muda Jombang. (rfr/aye)