Desakan DPRD Jombang: Pemkab Harus Lindungi Petani dari Risiko Banjir

SUARAGONG.COM – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk lebih serius melindungi petani, khususnya di Kecamatan Kesamben yang sawahnya tergenang banjir. Kondisi ini membuat petani menghadapi risiko gagal panen yang cukup tinggi.

Anas menekankan perlunya solusi konkret untuk mengantisipasi kerugian yang dialami petani akibat banjir. Salah satu langkah yang disarankan adalah penyediaan asuransi pertanian.

“Atau bisa juga dengan memberikan model kompensasi lain,” ujar Anas pada Kamis (23/1/2024).

Anas berharap asuransi ini dapat membantu petani yang harus menghadapi gagal panen atau harus melakukan tanam ulang.

Selain itu, Anas juga menyoroti pentingnya pemetaan lahan terdampak banjir di Kecamatan Kesamben. Puluhan hektar sawah yang tergenang air perlu dianalisis penyebabnya. Jika penyebabnya adalah luberan Afvoer Watudakon, Anas mendesak Pemkab untuk segera melakukan normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir di masa depan.

Baca juga: Banjir Rendam Lima Kecamatan di Jombang, Mojoagung Jadi Wilayah Terparah

Langkah Konkret Bantuan Pemkab Untuk Petani

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony, mengonfirmasi bahwa memang terdapat sejumlah lahan pertanian yang terendam banjir. Pihaknya sudah mulai melakukan pendataan dan evaluasi terhadap kondisi lahan tersebut.

“Langkah awalnya adalah mengevaluasi umur tanaman di sawah terdampak. Apakah itu tanaman yang sudah dipindah dari pembibitan atau masih berupa benih? Karena ini akan memengaruhi jenis bantuan yang diberikan,” jelas Rony.

Jika tanaman sudah pasti mati akibat genangan air, petani berhak mendapatkan bantuan. Sebagai bentuk bantuan, Pemkab Jombang menyediakan stimulan berupa 25 kilogram benih padi per hektar. Benih ini dapat digunakan oleh petani baik untuk musim tanam saat ini maupun musim berikutnya. Namun, Rony menekankan pentingnya pemahaman mengenai prosedur pengadaan bantuan agar distribusinya berjalan dengan lancar.

Lebih jauh, Rony menyebutkan bahwa pemerintah desa juga bisa berperan aktif membantu petani melalui Dana Desa. Ia mencontohkan Desa Turipinggir di Kecamatan Megaluh yang sudah memanfaatkan anggaran tersebut untuk menyediakan pupuk non-subsidi bagi petani.

“Dana Desa juga bisa digunakan untuk membeli benih padi atau pupuk non-subsidi. Ini langkah konkret yang bisa dilakukan untuk membantu petani,” ungkapnya.

Melihat situasi ini, DPRD Jombang berharap Pemkab lebih tanggap dalam melindungi petani, terutama dari ancaman bencana alam seperti banjir. Langkah-langkah mitigasi seperti normalisasi sungai dan pemberian asuransi dianggap dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah kerugian besar di masa depan. (rfr)

Baca Berita Terupdate lainnya melalui google news