Jakarta, Suaragong – Disampaikan bahwa, Pemerintah akan menargetkan 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan diselesaikan pada tahun 2024 ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus sebagai ketua dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIPP).
“Secara kumulatif sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 program dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian, nilainya Rp2.960,7 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Internal PSN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (18/3) lalu.
Disampaikan pada laman kemenkeu bahwa, Proyek tersebut dibagi dan memiliki masa periodenya untuk diselesaikan. Mulai dari Bulan Januari ada 5 proyek yang harus diselesaikan hingga maret bulan ini. 24 Proyek ditargetkan selesai pada periode April hingga September, serta 12 proyek lain ditarget pada April hingga desember mendatang. Maka, ada 41 Proyek akan selesai di tahun 2024 ini.
Dalam prosesnya, tidak hanya persoalan waktu, namun juga isu laporan khususnya terkait lahan dan tata ruang dari proyek strategis nasional ini. Airlangga menyebutkan bahwa ada PSN yang dilaporkan secara khusus. Antaranya :
PSN
- PSN Jalan Tol Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Antosari–Mengwi yang membutuhkan bantuan pengadaan lahan karena Perubahan skema dari Unsolicited menjadi solicited. Sehingga diperlukan Arahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pengalokasian anggaran pengadaan tanah melalui LMAN sebesar Rp. 3,9 Triliun
- PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak, membutuhkan percepatan proses pelepasan kawasan hutan dan kompensasi hak ulayat di area seluas kurang lebih 500 hektare.
- PSN Kawasan Industri Terpadu Batang membutuhkan arahan terkait pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi anchor tenant yang akan beroperasi di Oktober 2024.
Dilaporkan juga PSN baru periode November 2023 sampai Februari 2024 dalam rapat internalnya, akan mempertimbhangkan kesiapan proyek, pembiayaan swasta tanpa dorongan APBN, pemnerataan ekonomi, lapangan kerja baru, dan dukungan kementerian sektor. Disisi lain juga ada 2 usulan penyesuaian nomenklatur dan penambahan lingkup program pada daftar PSN. (Aye/sg/Keu)
