Gaes !!! Tiap Daerah akan ada Tim Penanganan Tuberculosis (TB)

Nasional, Suaragong – Penyakit Tuberkolosis atau TB Merupakan sebuah ancaman besar. Penyakit kronis mematikan tersebut menjadi sebuah tantangan saat ini dan perlu diperhatikan. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintensikan penyakit tersebut. Oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengintensifkan penanganan kasus atas penyakit tersebut gaes sebagai mana Intensi Presiden Jokowi. Di ungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk membentuk tim penanganan Tuberculosis (TB).

Tim Penanganan TB Tiap daerah

“Segera membuat tim penanganan TB daerah, itu penting, harus ada dulu kendaraannya, tim penanganan, entah namanya Satgas, tapi saya kira nanti timlah,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penanggulangan Tuberculosis di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/6/2024) Kemarin.

Berdasar pada Pers Rilis Kemendagri. Tim Penanganan TB tersebut akan beroprasi di masing-masing wilayah hukum Pemerintah Daerah (Pemda). Berbekal dari pengalaman pasca Pandemi Covid-19, mestinya Tim tersebut bisa menekan dan menangani kasus TB ini. Diketahui bahwa, Rata-rata Pengidap TB adalah usia Produktif yaitu 20-30 tahun dengan presentase hampir sebanyak 75 persen.

“Kalau seandainya mereka tidak sehat, kurang terdidik, tidak sehat, maka otomatis bukan menjadi bonus tapi bencana demografi karena mereka menjadi beban,” ujar Mendagri.

Surat Edaran

Dalam hal ini, Mendagri juga akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) resmi bersama dengan Menteri Kesehatan (Menkes) sebagai landasan hukumnya. Dimana SE tersebut akan mengatur mengenai tujuan, ketentuan, tata cara dan eksekusi dari Tim Penanganan Tubercolusis ini di masing-masing daerah.  Selain itu SE ini menjadi dasar dalam mengatur pembiayaan anggaran oleh kepada daerah.

Monitoring

Mendagri Tito juga menjelaskan, jika tiap daerah akan mendapatkan pengawasan untuk tiap bulannya. Hal ini untuk melihat daerah mana yang bisa menekan mana yang tidak. “Kalau kita lakukan bersama-sama dan dilakukan secara reguler, monitoring, minimal sebulan sekali, maka kita saya yakin nanti semua daerah kita akan lihat daerah mana yang bisa menekan mana yang tidak,” ujarnya.

“Mungkin bisa nanti sesegera mungkin dari tim Kemenkes dan tim Kemendagri ada Sekjen di sini segera koordinasi dengan Sekjen Beliau (Menkes), untuk membuat surat edaran itu tentang pembentukan tim Satgas,” ujar Mendagri.  (Aye/sg)