K3-nya Pekerja Duitnya ke Siapa?

SUARAGONG.COM – Oke, sebelum kita selami detail, yuk pahami dulu fokus kita di sini adalah kasus pemerasan sertifikasi K3 yang disebut-sebut sebagai praktik di mana proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dimainkan agar ada keuntungan tak sah di dalamnya.

Sejak 2019, tarif resmi sertifikat K3 disebut sekitar Rp 275 ribu. Tapi realitanya, banyak pihak mengaku disuruh bayar jauh lebih mahal bahkan sampai Rp 6 juta. Nah, dari celah selisih pembayaran itulah KPK bilang ada aliran uang ke pihak-pihak yang terlibat. Siapa-siapa yang sudah tersangkut? Ada nama-nama dari internal Kemenaker, Dirjen, bahkan eks-Wamenaker Immanuel Ebenezer (alias Noel) turut disebut.

KPK Panggil Kabiro Humas Siapa Dia & Kenapa Dipanggil?

Salah satu tokoh yang tengah jadi sorotan adalah Sunardi Manampiar Sinaga (SMS), yang menjabat Kabiro Humas Kemenaker. Kenapa dia dipanggil?

• Karena KPK mau tau apakah SMS terhubung ke aliran uang dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 atau tidak.
• Pada 28 Agustus 2025, ruangan SMS digeledah sebagai bagian dari penyidikan.
• Selain dia, KPK juga memanggil beberapa saksi dari perusahaan swasta yang kemungkinan main peran dalam proses K3 tersebut.

Kalau dicermati, langkah ini menunjukkan bahwa penyidik tidak cuma menyorot nama besar seperti Noel saja, tapi juga jaringan internal dan eksternal yang berpotensi ikut bermain dalam skema pemerasan.

Baca juga: KPK Ingatkan Menteri Purbaya Potensi Korupsi Dana Rp200 Triliun

Mobil Alphard Disita & Dikembalikan Kenapa Bisa?

Nah, ini bagian yang agak dramatis KPK sebelumnya menyita sebuah mobil Toyota Alphard dari rumah eks-Wamenaker Immanuel Ebenezer. Tapi, kemudian mobil itu dikembalikan. Kenapa?

• Setelah penyelidikan, ternyata mobil tersebut adalah aset sewaan. Bukan milik pribadi Noel dipakai untuk operasional.
• KPK menyatakan bahwa pengembalian itu adalah langkah profesional dan progresif dari penyidik.
• Fakta ini muncul setelah beberapa saksi termasuk pejabat Kemenaker dan pihak swasta diperiksa.

Jadi, bukan berarti bebas semua pengembalian itu menunjukkan bahwa KPK masih menjaga proporsionalitas dalam penyidikan. Kalau status suatu barang bukan milik tersangka, ya dikembalikan kalau memang terbukti.

Baca juga: KPK dan Kuota Haji Tambahan Apa Sih Isinya?

Serunya Angka & Aliran Uang Biar Gak Bingung

Berikut poin-poin krusial yang harus kamu tahu supaya gak salah kaprah:

Dari tabel di atas, bisa kamu lihat bahwa kasus ini tak main-main jumlah uangnya besar, aktor yang terlibat juga cukup berlapis, dari internal kementerian hingga swasta.

Baca juga: KPK Ungkap Dugaan Alur Uang Korupsi Bank BJB ke Ridwan Kamil

Kenapa Kasus Ini Penting Buat Kita Semua?

Mungkin kamu mikir, Ya udah, wong itu urusan pejabat aja. Tapi tunggu dulu, ada beberapa alasan kenapa kasus ini patut kamu simak:

1. Dampak Ke Buruh dan Pengusaha Kecil
   Jika sertifikasi K3 jadi mahal karena praktik pemerasan, biaya tambahan itu bisa dilempar ke pekerja kecil atau usaha kecil. Kerja buat bayar sertifikat yang seharusnya murah jadi mahal banget.
2. Kepercayaan Publik ke Institusi
   Kalau lembaga publik dianggap bermain di tengah tugas mereka sendiri melindungi pekerja, itu bikin trust deficit makin besar.
3. Efek Jera dan Preseden Hukum
   Jika penegakan hukum benar-benar tegas, ini bisa jadi peringatan buat instansi pemerintah lainnya yang mungkin nyambi main uang.
4. Keuangan Negara dan Integritas Sitem
   Aliran Rp 81 miliar bukan jumlah kecil. Jika dibiarkan, bisa merusak integritas sistem birokrasi dan anggaran publik.

Baca juga: Dugaan Korupsi Makanan Balita Menuju Proses Penyidikan KPK

Tantangan & Soal yang Masih Butuh Jawaban

Tapi, tentu kasus ini belum selesai penuh. Beberapa hal yang masih bikin orang bertanya-tanya:

• Seberapa jauh peran atau kaitan Kabiro Human, apakah hanya saksi atau ada posisi strategis dalam aliran uang?
• Apakah ada pejabat lain yang belum terdengar namanya tapi ikut memfasilitasi?
• Bagaimana sistem pengawasan internal Kemenaker bisa sedemikian bocor sehingga praktik pemerasan bisa berjalan lama?
• Apakah semua barang yang disita ke depannya akan dikembalikan jika terbukti bukan milik tersangka?

Baca juga: APMP Jatim Tagih Janji KPK Jemput 21 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah

Bukan Drama Tapi Ujian Keadilan

Jadi begini kasus pemerasan sertifikasi K3 ini bukan drama sinetron. Ia ujian nyata bagaimana lembaga penegak hukum (KPK), lembaga pelaksana pemerintah (Kemenaker), dan publik bisa saling kontrol agar sistem tidak rusak di dalam.

KPK sudah mulai bekerja memanggil orang-orang penting seperti Kabiro Humas, ngotak-ngatik lokasi penggeledahan, dan mengembalikan aset sewa yang terbukti bukan milik tersangka.
Tapi yang paling penting: kita sebagai masyarakat tetap harus melek, ikut pantau, dan tidak diam kalau ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan. (dny)