Kolaborasi Lintas Sektor HIV di Probolinggo

SUARAGONG.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo terus memperkuat langkah strategis dalam menanggulangi penyebaran HIV dan AIDS melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor HIV. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Pilot District-Based Public-Private-Community Partnership (PPCP) HIV yang dilaksanakan di ruang pertemuan Jabung 1 Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Selasa (14/10/2025).

Komitmen Dinkes Probolinggo dalam Kolaborasi Lintas Sektor HIV

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan target Three Zero: zero infeksi baru HIV, zero kematian terkait AIDS, serta zero stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) pemerintah, swasta, hingga komunitas masyarakat.

Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Nina Kartika, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor HIV dalam mempercepat penanggulangan HIV.

Baca juga: Atlet Muaythai Kabupaten Probolinggo Raih Juara Umum Kejurprov

Capaian Target

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Penanggulangan HIV harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah, swasta, dan komunitas. Melalui PPCP berbasis distrik ini, kami ingin memastikan semua pihak memiliki peran nyata dan terukur dalam memperluas akses layanan,” ujarnya.

Kabupaten Probolinggo juga berkomitmen penuh mendukung pencapaian target 95-95-95 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 95 persen ODHIV mengetahui statusnya, 95 persen yang terdiagnosis menjalani pengobatan, dan 95 persen dari mereka mencapai supresi virus.

Baca juga: Juanda Menari Night Carnival 2025 Meriahkan Kota Probolinggo

Peran Swasta dan Komunitas dalam Pencegahan HIV/AIDS

Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya keterlibatan fasilitas layanan kesehatan swasta. Banyak fasyankes swasta belum aktif dalam layanan konseling, testing, dan pengobatan HIV. Melalui forum ini, Dinkes ingin memperkuat jejaring kerja sekaligus mendorong sektor swasta agar lebih berpartisipasi aktif dalam program HIV/AIDS.

Selain itu, kegiatan PPCP HIV juga menjadi ruang untuk membangun mekanisme pelayanan kesehatan yang ramah dan bebas stigma. Pelayanan yang diberikan diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga menjamin kenyamanan serta penghormatan terhadap hak-hak populasi kunci dan kelompok rentan.

Dinkes berupaya memastikan agar seluruh data layanan HIV baik di fasilitas pemerintah maupun swasta terintegrasi dalam Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) milik Kementerian Kesehatan RI.

“Integrasi data menjadi bagian vital untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang situasi HIV di daerah. Dengan begitu, kebijakan dan intervensi bisa lebih tepat sasaran,” jelas Nina.

Baca juga: Warga Padati Pesisir Mayangan Tradisi Petik Laut 2025

Membangun Layanan Kesehatan Inklusif dan Bebas Stigma

Selain memperluas akses layanan, kegiatan ini juga difokuskan untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan di berbagai lini. Pelatihan dan peningkatan kompetensi diarahkan mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan infeksi menular seksual (IMS).

“Kami ingin memastikan semua tenaga kesehatan memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama dalam memberikan pelayanan HIV dan IMS yang berkualitas, berkesinambungan serta berperspektif hak asasi manusia,” tegas Nina.

Baca juga: PGRI Kraksaan Gelar Konferensi Cabang, Sinergikan Tenaga Ajar Negeri dan Swasta

Kolaborasi Lintas Sektor dan Koordinasi Komunitas

Dinkes Kabupaten Probolinggo juga menjalin kolaborasi lintas sektor HIV dengan berbagai organisasi komunitas yang selama ini aktif dalam pendampingan ODHIV. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat serta mengurangi stigma yang masih sering terjadi.

Dukungan komunitas diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan HIV serta mendorong lebih banyak orang untuk melakukan testing dan pengobatan.

Baca juga: Sikap MUI Kota Probolinggo Soal Perda Pajak Daerah

Banyak yang Terlibat Di Berbagai Wilayah

PPCP HIV ini dirancang menjadi model kemitraan yang komprehensif, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di wilayah lainnya. Dengan melibatkan semua pihak secara aktif. Mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga komunitas diharapkan pendekatan kolaborasi lintas sektor HIV menjadi lebih efektif dan inklusif.

“Melalui Pilot District-Based PPCP HIV ini kami berharap dapat menjadi contoh penerapan model kemitraan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penanggulangan HIV/AIDS di tingkat daerah,” pungkas Nina.

Upaya kolaboratif seperti ini sejalan dengan komitmen nasional untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030. Dengan kerja sama lintas sektor yang kuat, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penghapusan stigma terhadap ODHIV, Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu mencapai target nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta inklusif bagi seluruh masyarakat. (duh/dny)