BATU, SUARAGONG.COM – Pembatasan alokasi pupuk bersubsidi merugikan petani jeruk di Kota Batu. Hasil perkebunan jeruk milik petani tak maksimal. Lantaran petani tak leluasa memupuk tanamannya. Semoga pemerintah mengubah regulasi pengunaan pupuk bersubdi.
Keluhan petani jeruk Kota Batu yang tidak termasuk dalam ploting pupuk bersubsidi menurut regulasi pemerintah pusat yang sebelumnya diperuntukkan 70 komoditas menjadi 9 komoditas ditanggapi oleh DPRD Kota Batu. Pihak legislatif tersebut menyarankan Pemkot Batu untuk bersurat ke Presiden Jokowi dalam mencari solusi dari persoalan yang ada.
Menurutnya Wakil 1 DPRD Kota Batu Nurochman mengatakan kebijakan pemerintah pusat soal alokasi pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan kondisi dan komoditas pertanian yang ada di daerah.
“Kita juga harus proporsional melihat APBD Kota Batu tidak mampu untuk memberikan subsidi kepada para petani bila untuk menjawab solusi dari persoalan tersebut,” katanya pada Kamis (23/2/2023).
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan pemerintah pusat sendiri kurang melihat kondisi yang ada di daerah sedangkan di Kota Batu komoditasnya banyak berpusat pada apel, jeruk, sayuran, yang mana tidak ada dalam 9 komoditas pupuk subsidi nasional. Ia juga menyarankan Pj Wali Kota Batu untuk mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar bersurat ke Kementan dan ditembuskan ke Presiden untuk ada kebijakan khusus sesuai dengan data di lapangan.
Ketua DPC PKB Kota Batu itu menambahkan dengan adanya pembatasan alokasi pupuk bersubsidi juga menghambat upaya dari Pemkot Batu untuk merevitalisasi keberlanjutan petani apel. Di Kota Batu sendiri juga dikenal dengan pertanian apelnya tetapi dengan kondisi yang ada saat ini oleh berbagai pihak dinilai tidak lama akan punah keberadaannya bila tidak ada upaya yang serius dan berkelanjutan.
“Kita berharap ada perlakuan khusus ke Kota Batu, karena apel ini ikonnya Kota Batu, jadikan pemulihan apel ini sebagai agenda nasional, sehingga akan terbit kebijakan nasional, sehingga harapannya ada upaya pemulihan lahan, inovasi market dan kuota subsidi pupuknya sesuai dengan lahan apel yang ada,” imbuhnya.
Baca juga : Kota Batu ‘Tertatih’ Pertahankan Apel
Nurochman juga mengkhawatirkan apabila tidak ada solusi terkait persoalan pupuk bersubsidi di daerah maka daya beli petani rendah. Sebab, pendapatan dari hasil pertanian yang ada kurang sesuai dengan beban operasionalnya tinggi. “Ketika pasca panen enggak ada jaminan dari pemerintah, karena high cost dan pada saat panen, hasilnya tidak sesuai, modalnya puluhan juta, hasilnya enggak sesuai,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Walikota Batu Aries Agung Paewai mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengecek kepada Kementerian Pertanian. “Tapi kemarin waktu saya bertemu dengan mereka (Kementan.red) di Surabaya, pihaknya akan melakukan bantuan ke tanaman holtikultura terlebih holtikultura Batu yang jadi andalan. Sehingga mungkin dalam waktu dekat akan ditinjau langsung dan ketika itulah kami sekalian juga akan menyampaikan keluhan petani tersebut,” tandasnya. (rul/man)
Baca berita terupdate kami lainnya melalui google news
