Daftar Isi
Situbondo, Suaragong.com – Sebanyak 60.196 rumah keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Situbondo bakal diberi tanda. Program tersebut mulai dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Sosial sebagai upaya meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial.
60.196 Rumah Penerima Bansos di Situbondo Bakal Diberi Tanda
Program penandaan rumah itu resmi diluncurkan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala Dinas Sosial Viskanto Adi Prabowo, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimka, serta Kepala Desa Kotakan. Seluruh camat mengikuti peluncuran melalui telekonferensi.
Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu menyebut, penandaan rumah penerima bantuan sudah diterapkan di sejumlah daerah lain. Situbondo kini mulai menjalankan kebijakan serupa dengan harapan penyaluran bansos semakin terbuka dan tepat sasaran.
Kendala Pada Pendataan
Menurutnya, masih ada persoalan dalam pendataan penerima bantuan. Sebagian masyarakat yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria masih merasa layak menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru belum terakomodasi.
“ Saya mau membangun mentalitas kaya dan bukan mentalitas miskin. Dengan merasa kaya, kita tahu mana yang benar-benar miskin. Kita ingin membangun kesadaran sosial dan harus peduli kepada sesama,” ungkap Mas Rio.
Ia juga menyinggung penggunaan cat semprot atau pilox untuk menandai rumah penerima bantuan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami tujuan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun kepedulian sosial terhadap warga yang lebih membutuhkan.
Keterbukaan Penyaluran Bantuan
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Situbondo, Viskanto Adi Prabowo, menjelaskan bahwa pelaksanaan penandaan rumah menjadi bagian dari pendataan, pengawasan, dan keterbukaan dalam penyaluran bantuan sosial.
Program tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 13 November hingga 31 Desember 2026. Pelaksanaannya mencakup 17 kecamatan, 132 desa, dan empat kelurahan di Kabupaten Situbondo.
Dari total 60.196 KPM yang menjadi sasaran, sebanyak 29.688 keluarga tercatat sebagai penerima kategori PKH dan BPNT. Sementara 30.508 keluarga lainnya merupakan penerima BPNT murni.
Pemkab Situbondo berharap kebijakan ini dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial. Dengan keterbukaan data dan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah menargetkan bantuan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. (Fin/aye/sg)
