SURABAYA, SUARAGONG.COM – Mulai hari Senin (6/1/2025), program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia. Program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ini mendapat sambutan positif dari pemerintah provinsi Jawa Timur, yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 Miliar untuk mendukung implementasinya di wilayah mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan bagi siswa di berbagai tingkat sekolah.
Anggaran Rp 800 Miliar untuk Menjamin Kesehatan Siswa di Jatim
Sebagai bagian dari dukungan untuk program MBG, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur telah menyetujui anggaran yang cukup besar, yakni sebesar Rp 800 Miliar. Rasiyo, anggota DPRD Provinsi Jatim, menjelaskan bahwa program ini sangat penting dalam meningkatkan kesehatan anak-anak usia sekolah. Program MBG bertujuan memberikan makanan bergizi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, sehingga siswa memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Rasiyo menambahkan bahwa dengan asupan gizi yang tepat, kecerdasan anak-anak juga akan meningkat, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan mereka dalam belajar.
“Program ini sangat bagus untuk meningkatkan kesehatan anak-anak usia sekolah. Karena dari makanan yang bergizi bisa menambah imunitas tubuh manusia. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh, akan meningkatkan kecerdasan anak-anak juga,” terang politisi partai Demokrat ini.
Baca juga: Menkomdigi Meutya Hafid: Dorong Internet Sehat di Madrasah dan Pesantren
Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten
Rasiyo yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, mengungkapkan bahwa untuk kebutuhan MBG di tingkat SD dan SMP, kewenangannya ada di kota atau kabupaten, sementara untuk siswa SMA dan SMK sederajat, pemerintah provinsi yang akan menanggung biaya tersebut. “Juknis jelas, kalau SD SMP itu kewenangan kota Kabupaten. SMA SLB dan SMK kewenangan provinsi,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya petunjuk teknis yang jelas agar program ini berjalan lancar di semua tingkatan pendidikan.
Baca juga: Dukung Program Makan Gratis: Kemetan Ajak Investor Vietnam Pasok 1,8 Juta Ton Susu Sapi
Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten
Rasiyo yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, mengungkapkan bahwa untuk kebutuhan MBG di tingkat SD dan SMP, kewenangannya ada di kota atau kabupaten, sementara untuk siswa SMA dan SMK sederajat, pemerintah provinsi yang akan menanggung biaya tersebut.
“Juknis jelas, kalau SD SMP itu kewenangan kota Kabupaten. SMA SLB dan SMK kewenangan provinsi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya petunjuk teknis yang jelas agar program ini berjalan lancar di semua tingkatan pendidikan.
Baca juga: Pj Wali Kota Batu : Tahun 2025 adalah Tahun Peningkatan SDM Kota Batu
Kolaborasi Pemerintah dengan TNI dan Polri untuk Mendukung MBG
Untuk memastikan kebutuhan program MBG terpenuhi, pemerintah Jawa Timur telah melakukan kolaborasi dengan TNI dan Polri untuk mendirikan dapur umum yang dapat menyuplai makanan bergizi bagi siswa. Dapur umum ini akan mempersiapkan menu sehat yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Rasiyo menyatakan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan matang dan pemerintah terus berupaya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG ini.
Tantangan Anggaran dan Evaluasi Program MBG
Namun, Rasiyo juga menyadari tantangan dalam pelaksanaan program ini, terutama terkait anggaran yang terbatas untuk kota-kota besar, di mana harga kebutuhan pokok terus meningkat.
“Anggaran sebesar Rp 10.000 per siswa tentu tidak cukup,” ujar Rasiyo.
Menyadari bahwa kenaikan harga bahan pokok dapat mempengaruhi kelancaran distribusi makanan bergizi. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi agar program ini tetap berjalan dengan efektif dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (wahyu/dny)
Baca Juga Artikel Berita Terupdate Lainnya dari Suaragong di Google News
