Malang, Suaragong.com – Pemanfaatan pekarangan rumah bisa menjadi langkah sederhana untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Hal inilah yang didorong Pemerintah Kabupaten Malang melalui pengembangan program Kebun Pangan Perempuan (KPP). Sekaligus membuka peluang dukungan terhadap ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG).Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, saat menghadiri Lokakarya dan Koordinasi Integrasi Kebun Pangan Perempuan dengan Program MBG di Balai Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Rabu (18/11/2026).
Kebun Pangan Perempuan Berpeluang Dukung Program MBG
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Arunika itu diikuti perempuan dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Kalisongo. Dalam kesempatan tersebut, Lathifah mengapresiasi keterlibatan kelompok perempuan dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi keluarga.
Menurutnya, KPP bukan sekadar gerakan menanam di pekarangan, tetapi juga upaya membangun kemandirian pangan, memperkuat ekonomi rumah tangga. Serta mendukung pemenuhan gizi masyarakat.”Pekarangan yang produktif bukan sekadar membuat rumah menjadi hijau, tetapi juga menjadikan keluarga lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” ujar Lathifah.
Pemkab Malang melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) turut memberikan dukungan melalui bantuan benih dan bibit. Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), serta pembinaan dan pendampingan bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Dalam program P2B, pemerintah daerah memfasilitasi bantuan melalui mekanisme swakelola senilai Rp20 juta per kelompok, sesuai ketentuan dan ketersediaan program.
Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan *screen house* sederhana seluas 20 meter persegi sebagai sarana Kebun Bibit Desa (KBD), penyediaan benih, sarana persemaian, media tanam, pupuk, hingga fasilitas pengairan.
Lathifah mengingatkan agar bantuan yang diterima tidak hanya dimanfaatkan sesaat. Kelompok penerima diharapkan mampu merawat fasilitas, melanjutkan pembibitan, dan mengelola hasil kebun secara berkelanjutan.Ia juga mendorong sinergi antara kelompok perempuan atau KWT, pemerintah desa, Yayasan Arunika, serta DTPHP bersama BPP sebagai pembina teknis.
Lebih jauh, KPP dinilai berpotensi menjadi bagian dari ekosistem pendukung MBG. Hasil kebun tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga berpeluang memasok kebutuhan pangan dalam ekosistem MBG apabila kapasitas produksi dan kualitasnya memenuhi persyaratan.
“Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang berkontribusi dalam mendukung agenda ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat,” tutupnya.
Melalui pengembangan KPP, Pemkab Malang berharap pekarangan rumah dapat menjadi sumber pangan produktif sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan di tingkat desa. (Aye/sg)







