SUARAGONG.COM – Gelombang tuntutan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir di tingkat daerah. Kali ini, giliran puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Trenggalek yang mendatangi gedung wakil rakyat untuk membedah MBG.
Kawal Ketat! PMII Trenggalek Gedor DPRD Soal Sengkarut MBG
Bertempat di Aula Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek pada Senin (22/6/2026), para mahasiswa menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (hearing). Rapat ini dilaksanakan bersama pimpinan dewan, Koordinator Wilayah (Korwil) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Serta deretan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Agenda ini sengaja digelar untuk membongkar serta mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Trenggalek yang dinilai masih butuh banyak pembenahan.
DPRD Kerahkan 4 Komisi Sekaligus Buat Fungsi Pengawasan Melekat
Merespons aspirasi dari PMII, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyatakan dengan tegas bahwa legislatif berkomitmen penuh untuk memperketat pengawasan program prioritas ini.
Meski MBG secara regulasi merupakan program pemerintah pusat dengan skema pendanaan langsung dari APBN, Doding mengingatkan bahwa parlemen daerah punya hak pengawasan melekat yang tidak bisa diganggu gugat. Tak main-main, demi membedah masalah ini dari hulu ke hilir, DPRD langsung menerjunkan seluruh komisi lintas sektoral dalam forum hearing tersebut:
- Komisi I (Pemerintahan): Mengawal sisi birokrasi, legalitas, dan tata laksana administrasi program.
- Komisi II (Keuangan): Memantau dampak perputaran ekonomi lokal dan kemitraan pasokan.
- Komisi III (Infrastruktur): Meninjau kelayakan bangunan fisik serta sarana prasarana dapur penyedia makanan.
- Komisi IV (Pendidikan & Kesra): Fokus pada ketepatan distribusi gizi bagi siswa sekolah dan kelompok rentan.
“Untuk teman-teman DPRD kita juga ada hak pengawasan walaupun program ini dari pusat dan uangnya ada di pusat serta pelaksanaannya juga langsung ke pusat tetapi di DPRD itu ada hak melekat yaitu hak pengawasan. Karena itu kami siap lebih proaktif,” jelas Doding Rahmadi saat ditemui pasca-audiensi, Senin (22/6/2026).
Dorong Satgas MBG Lebih Galak Berikan Raport Penilaian Dapur
Doding menambahkan, dari hasil diskusi panjang bersama mahasiswa, forum melahirkan beberapa rekomendasi kebijakan strategis untuk segera dieksekusi oleh jajaran eksekutif. Salah satu poin yang paling krusial adalah restrukturisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG daerah.
DPRD mendesak agar Satgas MBG tidak hanya sekadar formalitas di atas kertas, melainkan harus lebih aktif turun ke lapangan. Satgas diwajibkan melakukan pemantauan ketat dan memberikan penilaian (assessment) objektif terhadap dapur-dapur penyedia layanan MBG. Mulai dari aspek higienitas, standar kelayakan gizi, hingga ketepatan waktu distribusi.
BGN Curhat: Punya 72 Personel di Daerah, Tapi Belum Punya Kantor Jelas!
Di sisi lain, forum ini juga menyingkap fakta mengejutkan dari sisi internal penyelenggara. Perwakilan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) yang hadir dalam rapat turut blak-blakan mengenai kendala operasional yang mereka hadapi di lapangan.
Politisi PDI Perjuangan itu membeberkan bahwa personel BGN di Kabupaten Trenggalek sebenarnya berjumlah cukup banyak, yakni sekitar 72 orang. Sayangnya, puluhan personel ini terhambat dalam bekerja lantaran belum memiliki fasilitas kantor yang jelas di daerah.
Kondisi inilah yang memicu macetnya informasi, sehingga masyarakat kebingungan harus ke mana saat ingin mencari kejelasan. Atau bingung untuk mengadukan persoalan terkait program MBG. Menanggapi hal tersebut, pihak Korwil BGN berjanji akan segera mencari solusi dan berkomitmen untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik ke depan.
Rekomendasi PMII: Usulkan Wadah Pengawas Independen dari Warga
Terkait usulan konkret dari PMII Trenggalek yang meminta dibentuknya suatu forum pengawas independen dengan melibatkan partisipasi langsung dari elemen masyarakat, DPRD menyambut baik ide tersebut.
Pihak dewan berjanji akan segera merumuskan berkas rekomendasi resmi untuk diteruskan kepada jajaran eksekutif. Agar bisa segera dieksekusi secara nyata di tingkat operasional.
“Nanti rekomendasi itu akan kami sampaikan kepada eksekutif. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Oleh Satgas MBG, Pak Sekda, dan jajaran pemerintah daerah,” pungkas Doding Rahmadi menutup wawancara.
Dengan adanya desakan dari mahasiswa dan komitmen pengawasan ketat dari lintas komisi DPRD, publik Trenggalek kini berharap program jutaan piring gizi gratis ini bisa berjalan lebih transparan. Lebih akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran. (Mil/aye/sg)
