Angkot ‘Mati Suri’ Diusulkan Jadi Penyambung Trans Jatim di Kota Malang

Ketua DPRD Kota Malang, mendorong Pemkot Malang untuk segera menghitung kebutuhan anggaran feeder Trans Jatim, Hidupkan Angkot Mati Suri
Ketua DPRD Kota Malang, mendorong Pemkot Malang untuk segera menghitung kebutuhan anggaran feeder Trans Jatim, Hidupkan Angkot Mati Suri

SUARAGONG.COM – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera menghitung kebutuhan anggaran feeder atau moda transportasi pengumpan. Guna mendukung program Trans Jatim yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

DPRD Kota Malang Ajak Pemkot Mendorong Anggaran Feeder Trans Jatim

Menurut Amithya, sejak awal ia telah meminta Pemkot menata alur, kebutuhan, hingga tenaga kerja (manpower) yang diperlukan untuk mendukung program tersebut. Termasuk seberapa besar partisipasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang di dalamnya.

“Sebetulnya saya dari awal sudah sampaikan, Pemerintah Kota itu baiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Saya sudah dari awal sampaikan segera ditata untuk alurnya, kemudian kebutuhannya, mungkin manpower-nya yang dibutuhkan seperti apa,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan transportasi publik tidak boleh berhenti hanya di jalan-jalan protokol yang sudah dilayani Trans Jatim. Melainkan harus menjangkau jalan-jalan kecil di permukiman melalui sistem feeder. Ia menilai hal ini penting agar layanan transportasi publik benar-benar tuntas menyelesaikan masalah, bukan sekadar menambah armada di jalur utama.

Angkot Existing Diusulkan Jadi Feeder

Amithya mengusulkan agar Pemkot memberdayakan kembali angkutan kota (angkot) yang selama ini sempat “mati suri” untuk difungsikan sebagai feeder Trans Jatim di jalan-jalan kecil.

“Nah, tinggal kita berdayakan saja sebetulnya angkot-angkot yang existing ini kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan menyambut program dari Provinsi ini. Misalkan di jalan protokol kan sudah ada pakai Trans Jatim, tinggal di serabut-serabut jalannya,” jelasnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat yang sudah terfasilitasi Trans Jatim di jalur utama justru tidak mendapat kelanjutan layanan hingga ke permukiman karena sarana pendukungnya belum disiapkan. Menurutnya, hal itu berisiko membuat program ini hanya berjalan selama ada subsidi dari Pemerintah Provinsi, lalu terhenti setelah masa stimulan berakhir.

“Jangan sampai kemudian masyarakat Kota Malang yang sudah cukup terfasilitasi dengan Trans Jatim ini. Kemudian kita tidak segera melengkapi sarana pendukungnya. Lalu akhirnya menjadi sebuah program yang ya udah berjalan ketika ada subsidi dari Pemerintah Provinsi, selepas itu selesai. Jangan, kan sayang,” katanya.

Baca Juga : Trans Jatim Segera Direalisasikan di Malang Raya

Subsidi Rp5 Miliar Dinilai Hanya Stimulan Awal

Menanggapi skema bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp5 miliar, Amithya menegaskan bahwa dana tersebut sifatnya tidak permanen dan hanya berfungsi sebagai stimulan awal. Ia menilai Pemkot Malang semestinya sudah memetakan dan menghitung sejak awal komponen anggaran yang perlu disiapkan dari APBD Kota Malang untuk keberlanjutan program ini.

“Ya itu mestinya sudah terpetakan dari awal. Sudah mulai dihitung. Apa yang harus kita lakukan, gitu kan. Jadi ya mestinya sudah terpetakan dari awal dan ketika kita memang sudah berkomitmen, apa yang mau kita capai? Pelayanan terhadap masyarakat di dalam bidang public transport yang memang kita belum punya selama ini,” ujarnya.

Bukan Soal Ketiadaan Anggaran, Tapi Orkestrasi Transportasi

Amithya menjelaskan, persoalan utama bukan pada ketiadaan anggaran, melainkan pada belum terintegrasinya sistem transportasi publik yang sudah ada. Seperti angkot, dengan program baru dari provinsi ini.

“Sekarang ini kan kayak misalkan angkot. Sama Pemerintah tidak difasilitasi. Ini kan sedikit banyak dipaksa oleh Pemerintah Provinsi untuk punya public transport, dengan skema subsidi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, ini program bagus,” katanya.

Ia berharap Pemkot Malang mampu mengorkestrasi seluruh moda transportasi yang sudah ada. Agar tetap berjalan beriringan, bukan justru tergantikan oleh kehadiran Trans Jatim.

“Tinggal kita bagaimana mengorkestrasi transportasi existing yang kita punya. Ini harus jalan semua. Jangan sampai kemudian sudah ada program ini, terus menggantikan yang kita sudah punya,” pungkasnya (Aye/sg)