Daftar Isi
Malang, Suaragong.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026). Di tengah guyuran hujan, mereka menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Lima Tuntutan Mahasiswa Menggema di DPRD Kabupaten Malang!
Aliansi tersebut terdiri dari mahasiswa Universitas Al-Qolam, Universitas Al-Rifa’i, dan Universitas Ibnu Sina. Lima tuntutan yang dibawa mencakup persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan rakyat, hingga supremasi sipil.
Koordinator Lapangan aksi, Syuhada, menyebut salah satu perhatian utama mahasiswa adalah penanganan Karhutla di sejumlah wilayah Papua dan Kalimantan. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah tegas, termasuk mendorong penetapan status bencana nasional.
“Kita membawa lima tuntutan, Pak, kira-kira. Yang pertama tentang bagaimana Karhutla di beberapa wilayah seperti Papua dan Kalimantan yang sedang marak-maraknya. Pemerintah harus mengambil posisi tegas dan memberikan solusi,” ujar Syuhada saat ditemui di lokasi aksi.
Kejelasan Program Nasional yang Ada di Malang
Selain itu, mahasiswa meminta kejelasan pelaksanaan program KDMP serta evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Mereka juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, akses pendidikan yang terjangkau, serta penguatan supremasi sipil dan profesionalisme TNI.
DPRD Siap Terima dan Kawal AspirasiMenanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menyatakan DPRD terbuka terhadap ruang dialog dan diskusi untuk membahas berbagai persoalan yang disuarakan.
“Demonstrasi harus berjalan, tetapi diskusi menjadi bagian dari mempertemukan gagasan dan ide agar masing-masing saling memahami. Ini menjadi masukan-masukan penting bagi pemerintah, termasuk kami di DPRD Kabupaten Malang,” kata Alayk.
Penanganan Karhutla, Evaluasi Program Nasional Hingga Kesejahteraan Guru
Terkait tuntutan penanganan Karhutla di Papua dan Kalimantan, Alayk menjelaskan bahwa kewenangan penetapan status bencana nasional berada di pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Kabupaten Malang menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait.
Sementara mengenai program KDMP dan MBG, ia menyebut evaluasi berkala diperlukan agar pelaksanaan kedua program tersebut dapat berjalan lebih optimal.
Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas persoalan ribuan guru di Kabupaten Malang yang disebut belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Alayk menyampaikan bahwa persoalan tersebut sedang mendapat perhatian khusus dari Komisi IV DPRD Kabupaten Malang.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik sekaligus mendorong pemerintah agar menindaklanjuti berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius. (Aye/sg)
