Daftar Isi
Malang, Suaragong.com – Polemik pencopotan rambu pemberhentian bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya di Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, akhirnya menemukan titik terang. Melalui mediasi yang difasilitasi Polsek Gondanglegi, Dinas Perhubungan (Dishub) dan paguyuban sopir angkutan kota (angkot) sepakat memasang kembali rambu tersebut di lokasi baru.
Rambu Trans Jatim Gondanglegi Sempat Dicopot, Polsek Gondanglegi dan Sopir Angkot Sepakat Pasang Lagi
Rapat koordinasi berlangsung di Cafe Bachelor, Jumat (6/11/2026) pagi. Pertemuan itu melibatkan Camat Gondanglegi, perwakilan Dishub Kabupaten Malang, Dishub Provinsi Jawa Timur, serta pengurus paguyuban angkot.
Mediasi dilakukan untuk mencegah potensi gesekan antara pengemudi angkot konvensional dan armada Trans Jatim yang beroperasi di kawasan tersebut.
Kasi Humas Polres Malang, AKP M. Budiono, menegaskan bahwa dialog menjadi langkah penting untuk menyelesaikan persoalan transportasi publik tanpa memicu konflik baru.
“Koordinasi ini penting agar setiap persoalan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik. Kami ingin semua pihak saling memahami dan tidak mengambil tindakan yang justru dapat memperkeruh situasi,” ujar Budiono, Minggu (8/11/2026).
Rambu Trans Jatim Geser Lokasi
Dari hasil pertemuan, seluruh pihak menyepakati pemasangan kembali rambu pemberhentian bus dengan menggeser lokasinya ke sebelah selatan SMPN 1 Gondanglegi, Desa Ketawang.
Perwakilan Dishub Provinsi Jawa Timur juga menyayangkan pencopotan fasilitas tersebut. Pasalnya, informasi titik pemberhentian bus telah terintegrasi dengan sistem aplikasi navigasi Trans Jatim. Sehingga keberadaan rambu menjadi bagian dari layanan informasi bagi penumpang.
Polisi Imbau Tidak Bertindak Sepihak
Sebelumnya, dua pria terekam kamera amatir warga saat merobohkan tiang rambu pemberhentian bus yang tertanam dengan semen di Jalan Raya Desa Ketawang, Kamis (5/11/2026) sore. Rekaman kejadian itu kemudian beredar dan menjadi perhatian di media sosial.
Menanggapi peristiwa tersebut, Budiono mengingatkan agar perbedaan kepentingan antara transportasi modern dan angkutan konvensional tidak berkembang menjadi konflik. Menurutnya, kedua moda transportasi tersebut sama-sama memiliki peran dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Kalau ada keberatan atau persoalan terkait fasilitas maupun pelayanan transportasi, sampaikan melalui jalur komunikasi resmi kepada pihak terkait. Jangan melakukan tindakan sepihak yang merugikan kepentingan umum,” tegasnya.
Kesepakatan relokasi rambu ini diharapkan menjadi jalan tengah bagi seluruh pihak, sekaligus menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik dan ketertiban di wilayah Gondanglegi.
