Malang, Suaragong.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Malang memberikan catatan kritis terhadap arah dan tata kelola pendidikan di bawah Dinas Pendidikan setempat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Muslimin, menilai bahwa selama ini peran dinas masih terlalu berfokus pada urusan administratif semata ketimbang merancang cetak biru (blueprint) strategis. Yang mana plan ini penting untuk kemajuan mutu pendidikan jangka panjang.
DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pendidikan Kabupaten Malang, Soroti Perlunya Desain Jangka Panjang
Menurut Muslimin, Dinas Pendidikan seharusnya memiliki grand design yang jelas dan terukur untuk setiap jenjang sekolah. Sebagai contoh, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) memerlukan proyeksi program kerja strategis untuk tiga tahun ke depan. Sementara jenjang Sekolah Dasar (SD) memerlukan perencanaan hingga enam tahun ke depan sejalan dengan siklus masa belajar siswa dari kelas satu hingga kelulusan.
“Selama ini saya melihat dinas itu hanya sebatas petugas administrasi saja. Seperti mengurusi data Dapodik, kenaikan pangkat guru, data siswa, dan sebagainya,” ungkap Muslimin.
Akibat minimnya peta jalan yang terarah, ia menilai arah pengembangan potensi anak didik di Kabupaten Malang kerap kurang jelas. Fenomena di lapangan menunjukkan banyak lulusan SD di kawasan pinggiran atau wilayah penyangga kota. Seperti Wagir, Karangploso, Dau, Singosari, Pakis, hingga Turen—cenderung melanjutkan pendidikan ke lembaga sekolah di wilayah perkotaan.
Konsep Sekolah Berprestasi
Perlunya Konsep “Sekolah Berprestasi” dan Evaluasi Sekolah UnggulanSelain menyoroti kinerja birokrasi, Komisi IV DPRD juga menyoroti efektivitas pelabelan “sekolah unggulan” yang ada saat ini. Muslimin mengusulkan agar sistem penunjukan sekolah unggulan dievaluasi. Serta diubah menjadi konsep “sekolah berprestasi” yang dinilai secara berkala setiap tiga hingga enam tahun sekali.
Baca Juga :Bupati Malang Gaungkan Revolusi Pendidikan Berkualitas dan Berkeadilan di UIN Malang
Evaluasi berkala ini dinilai penting agar standar kualitas lembaga pendidikan tetap kompetitif dan tidak terjebak dalam zona nyaman. Dengan adanya parameter berbasis prestasi akademik maupun nonakademik, Seperti pencapaian nilai TKA (Tes Kemampuan Akademik) hingga torehan prestasi siswa di bidang olahraga dan seni—setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kualitasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat segera menyusun langkah-langkah strategis serta treatment bertahap. Agar mutu pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, serta fasilitas penunjang di Kabupaten Malang bisa semakin merata. (Aye/sg)







