Malang, Suaragong.com – Pendidikan yang berkualitas tidak cukup hanya diukur dari capaian akademik semata, melainkan juga dari sejauh mana setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara. Berangkat dari prinsip tersebut, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memperluas akses pendidikan, memperkuat kualitas pembelajaran. Serta mewujudkan keadilan pembiayaan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
32 Ribu Anak Tidak Sekolah, Bupati Malang Dorong Revolusi Pendidikan Inklusif di Sarasehan Nasional UIN Malang
Komitmen strategis itu disampaikan Bupati Malang saat hadir sebagai keynote speaker dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan: Sinergi Kebijakan dan Aksi Nyata”. Dihelat di Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu (14/10/2026) siang.
Forum ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bappeda, serta segenap civitas akademika.
Bagi Bupati Sanusi, forum tersebut memiliki nilai emosional tersendiri. Sebagai alumnus UIN Malang yang merampungkan studi S1 Pendidikan Agama Islam pada tahun 1985, kehadirannya bukan sekadar ajang silaturahmi dengan almamater tercinta. Melainkan juga panggung penting untuk menyuarakan persoalan nyata pendidikan di Kabupaten Malang.
Alokasikan 33 Persen APBD untuk Pendidikan, Targetkan Intervensi Belasan Ribu ATS pada 2027
Dalam paparannya, Bupati Malang mengungkapkan tantangan serius yang masih dihadapi daerahnya. Yakni terdapat sekitar 32.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) dari total jumlah penduduk kurang lebih 2,65 juta jiwa. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan harus berjalan selaras dengan perluasan akses. Agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal akibat keterbatasan ekonomi maupun kendala sosial lainnya.
Merujuk pada amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, Bupati Sanusi menilai semangat konstitusi tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan pembiayaan yang berkeadilan. Terutama dalam mengurangi kesenjangan dukungan fiskal antara sekolah negeri, sekolah swasta, serta lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah daerah, Pemkab Malang mengalokasikan anggaran sektor pendidikan sebesar Rp1,568 triliun dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut mencapai sekitar 33 persen dari total APBD, jauh melampaui ketentuan minimal belanja pendidikan nasional sebesar 20 persen.
Tak berhenti pada besaran alokasi anggaran, Pemkab Malang juga menargetkan intervensi nyata terhadap 14.565 anak tidak sekolah pada tahun 2027 mendatang. Melalui program pendidikan kesetaraan yang didanai penuh oleh APBD. Di samping itu, pemerintah daerah turut menyiapkan alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah senilai Rp18 miliar guna menopang kesejahteraan guru swasta serta madrasah.
”Pendidikan harus menjadi hak yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh anak, bukan hanya mereka yang memiliki kemudahan ekonomi. Karena itu, pemerataan akses dan keadilan pembiayaan harus menjadi perhatian bersama,” tegas Bupati Sanusi.
Inovasi Belajar dan Orientasi Pembentukan Karakter
Selain memperkuat struktur pembiayaan, Pemkab Malang konsisten mendorong inovasi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan kepedulian lingkungan. Sejumlah program diterapkan di sekolah-sekolah, mulai dari pembiasaan membaca kitab suci selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar, pelatihan membatik bagi pelajar SMP, hingga pemanfaatan lahan sekolah untuk kegiatan produktif seperti budidaya sayuran dan ikan lele.
Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang pun menunjukkan tren positif. Indeks Pendidikan Kabupaten Malang dilaporkan melonjak dari angka 30 pada tahun 2021 menjadi 96 pada tahun 2024. Prestasi peserta didik daerah bahkan telah merambah kancah internasional, seperti juara karate di Jepang hingga prestasi qari di Dubai. (Aye/sg)
