Probolinggo

BPPKAD Ganjar Wajib Pajak Dengan Penghargaan

Diperbarui 19 November 2026

Gempita Awards 2026, BPPKAD Apresiasi Wajib Pajak
Para penerima penghargaan Gempita Award 2026 di saksikan langsung Wali Kota Probolinggo dr. Aminudin beserta jajaran Forkopimda Kota Probolinggo, Rabu Malam (18/11/2026)
Daftar Isi
  1. Gempita Awards 2026 Dorong Kepatuhan Wajib Pajak
  2. BPPKAD Targetkan PAD Rp400 Miliar pada 2030
  3. Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Optimalisasi Aset Daerah
  4. Wali Kota Probolinggo Apresiasi Wajib Pajak Patuh

BPPKAD Kota Probolinggo Beri Penghargaan kepada Wajib Pajak

PROBOLINGGO, SUARAGONG.COM – Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo memberikan apresiasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya melalui Gempita Awards 2026, Rabu malam (18/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

Acara dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Lucky Permana Putra, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia Malang, pimpinan perbankan, instansi vertikal, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, mengatakan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, peningkatan PAD membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, aparatur sipil negara (ASN), dan pelaku usaha.

Menurutnya, keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan dinamika kebijakan transfer pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah terus memperkuat kemandirian fiskal.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, inovasi pelayanan, digitalisasi pembayaran, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Gempita Awards 2026 Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

Pujo menjelaskan, Gempita merupakan gerakan bersama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Melalui kegiatan tersebut, BPPKAD memberikan penghargaan kepada ASN, pelaku usaha, serta masyarakat yang dinilai menunjukkan kepatuhan dan keteladanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“GEMPITA bukan sekadar gerakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, melainkan gerakan membangun kesadaran bahwa setiap rupiah pajak dan retribusi yang dibayarkan merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Probolinggo,” tegas Pujo.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak lainnya untuk melakukan pembayaran secara tertib dan tepat waktu.

Selain membangun budaya kepatuhan, program Gempita juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi pembayaran serta memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat.

“Selain ingin mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kami ingin kemandirian fiskal Kota Probolinggo menuju target PAD yang semakin kuat dan berkelanjutan,” terang Pujo.

Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio memaparkan kegiatan Gempita Award 2026, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi taat dan kepatuhan membayar pajak dan retribusi, Rabu Malam (18/11/2026).
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio memaparkan kegiatan Gempita Award 2026, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi taat dan kepatuhan membayar pajak dan retribusi, Rabu Malam (18/11/2026).

BPPKAD Targetkan PAD Rp400 Miliar pada 2030

Dalam kesempatan tersebut, Pujo juga menyampaikan target peningkatan PAD Kota Probolinggo hingga mencapai Rp400 miliar pada 2030.

Untuk mendukung target itu, BPPKAD menyiapkan sejumlah langkah strategis yang mencakup penguatan tata kelola keuangan, peningkatan penerimaan daerah, dan optimalisasi pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Menurut Pujo, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BPPKAD juga berkomitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian belanja, dan pelaporan keuangan.

“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan sekadar memastikan anggaran terserap, tetapi memastikan anggaran menghasilkan dampak,” ucapnya.

Di bidang pendapatan, BPPKAD berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pemutakhiran basis data, perluasan layanan pembayaran digital, serta optimalisasi potensi ekonomi.

“Kita ingin PAD tumbuh bukan karena kenaikan tarif semata, tetapi karena semakin luasnya basis penerimaan, semakin baiknya pelayanan, meningkatnya kepatuhan, dan semakin optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah,” kata Pujo.

Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Optimalisasi Aset Daerah

Untuk memperkuat pengelolaan PAD, BPPKAD mengandalkan sejumlah inovasi, di antaranya SIMPATI PRO (Sistem Informasi Manajemen Pemetaan Terintegrasi Kota Probolinggo) dan KOPI QRISVA PRO (Kolaborasi Pembayaran Terintegrasi melalui QRIS dan Virtual Account Kota Probolinggo).

SIMPATI PRO diarahkan untuk mendukung integrasi dan pemutakhiran basis data, sedangkan KOPI QRISVA PRO digunakan untuk mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Selain peningkatan penerimaan pajak, BPPKAD juga berupaya mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Pujo menegaskan bahwa aset pemerintah daerah tidak cukup hanya tercatat dalam neraca keuangan, tetapi juga harus memiliki kepastian hukum, tertib administrasi, terjaga secara fisik, dan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial.

Optimalisasi tersebut dilakukan melalui inventarisasi, sertifikasi, pengamanan, penilaian, serta pemanfaatan aset daerah.

Sejumlah program yang disiapkan antara lain ONE MAP ONE POLICY untuk pemetaan aset, percepatan sertifikasi BMD, serta PROBOLINGGO ASET MANAJEMEN untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif.

BPPKAD juga mendorong penggunaan sistem E-SIPERDA dan E-SIASAD dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pujo mengakui bahwa seluruh agenda tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, perbankan, pelaku usaha, serta masyarakat.

Wali Kota Probolinggo Apresiasi Wajib Pajak Patuh

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin berharap Gempita Awards 2026 dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurutnya, pembayaran pajak secara tertib merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

“Gempita Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah,” pungkasnya.

Melalui Gempita Awards 2026, Pemkot Probolinggo berharap kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam mendorong peningkatan PAD serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

(adv/hud)

Mungkin Anda Suka