Daftar Isi
Malang, Suaragong.com – Kesempatan mengurangi sanksi administrasi pajak hingga 100 persen diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA).
DJP Jatim III Beri Keringanan Sanksi Pajak 100 Persen
Program ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan memperoleh keringanan atas sanksi administrasi. Namun, fasilitas tersebut bukan berarti menghapus utang pokok pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajaknya sebelum mengajukan permohonan.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Paryan, menegaskan bahwa pelunasan pokok pajak menjadi syarat utama untuk memanfaatkan program tersebut.
“Pokok pajaknya harus dibayar dulu. Setelah itu, wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.” Jelas Paryan dalam kegiatan Media Gathering dan Edukasi Perpajakan bertema Dari Regulasi ke Redaksi di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (12/11/2026).
Besaran pengurangan sanksi diberikan berdasarkan periode pengajuan. Wajib pajak berpeluang memperoleh pengurangan hingga 100 persen apabila memanfaatkan fasilitas sampai 31 Desember 2026. Selanjutnya, pengurangan sebesar 50 persen berlaku hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen hingga Juni 2027.
Badan Hukum Masih Banyak Menunggak
Program PSA menyasar wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki tagihan pajak. Menurut Paryan, wajib pajak badan menjadi salah satu kelompok yang cukup banyak memiliki tunggakan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III.
Meski demikian, DJP tidak menetapkan target jumlah peserta. Pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
Respons terhadap program ini disebut mulai terlihat. Sejumlah wajib pajak telah melunasi pokok pajak dan melanjutkan proses pengajuan pengurangan sanksi. Meski begitu, setiap permohonan tetap harus memenuhi ketentuan administratif dan tidak diberikan secara otomatis.
Target Penerimaan Pajak
Di sisi lain, program tersebut diharapkan turut mendorong penerimaan negara. Kanwil DJP Jawa Timur III menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp33,181 triliun pada 2026. Hingga Kamis (12/11/2026), realisasinya baru mencapai sekitar 72 persen.
“Target tahun ini Rp33,181 triliun. Sampai hari ini kurang lebih sudah 72 persen,” ungkap Paryan.
Ia pun meminta dukungan media untuk menyebarluaskan informasi program PSA agar wajib pajak yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan pengurangan sanksi tersebut sebelum batas waktunya berakhir.
Sosialisasi PSA menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan Media Gathering dan Edukasi Perpajakan yang diikuti perwakilan 21 media cetak, elektronik, dan daring di Malang Raya.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jawa Timur III, Budi Harjanto, menyebut kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kemitraan dengan media sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan perpajakan terbaru.
Dalam forum itu, Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III, Abdul Muis dan Anas Agung, turut memaparkan perubahan ketentuan melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 serta mekanisme PSA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar atau Kanwil DJP Jawa Timur III. (Aye/sg)
