Batu, Suara Gong. Badan Pusat Statistik (BPS) pada maret 2023 lalu merilis survei angkatan kerja nasional (sakernas) 2022. Hasilnya, Kota Batu menempati peringkat pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk kategori kota dan berada di urutan kedua untuk kategori kabupaten/kota Provinsi Jatim.
Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di Kota Batu mencapai 10.175 orang atau 8,43 persen. Trend pengangguran mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 7.079 orang dan di tahun 2021 sebanyak 8.101 orang. Terjadinya lonjakan pengangguran dipengaruhi lesunya iklim perekonomian imbas pandemi. Sehingga banyak dari mereka yang dirumahkan hingga diberhentikan.
Sekretaris Disnaker Kota Batu, Adiek Imam Santoso mengungkapkan, banyak sektor usaha yang tak memanggil kembali para pekerjanya yang dirumahkan. Sekalipun perekonomian berangsur-angsur membaik. Sehingga keadaan itu semakin menumpuk trend angka pengangguran di Kota Batu.
Baca Juga : Gaes !!! Wah.. Pilah Sampah dari Sekolah Dilombakan
“Lapangan kerja yang ada di sini tak menyerap angkatan kerja dari Kota Batu. Warga Kota Batu berusia produktif tersisih karena pemberi kerja banyak merekrut pekerja dari luar Kota Batu,” ungkap Dedek, sapaan akrabnya Selasa, 19/9/2023.
Menjulangnya tingkat pengangguran juga berasal dari lulusan program bursa kerja khusus (BKK) yang berada di bawah naungan 12 SMK di Kota Batu. BKK memiliki peran mendidik dan melatih para peserta didik agar memiliki keterampilan sehingga mereka nantinya bisa diserap sebagai tenaga kerja. Alih-alih mencetak tenaga terampil, justru lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran di Kota Batu.
Dedek menuturkan, beberapa waktu lalu Disnaker Kota Batu menggelar rakor bersama pengajar-pengajar SMK lantaran tingginya pengangguran yang berasal dari tamatan SMK. Terlebih program BKK memiliki peran untuk mencetak lulusannya agar bisa bersaing di pasar kerja.
“Ini yang jadi pertanyaan, BKK sudah melakukan fungsinya dengan baik apa tidak. Kalau hasil lulusannya tidak bisa bersaing di pasar kerja, maka perlu ditinjau standar pelatihannya, kurikulumnya. Jangan sampai program BKK ini cuma jadi ladang mencari keuntungan dari uang wali murid,” ungkap Dedek.
Dibutuhkan langkah konkrit untuk menekan angka pengangguran di Kota Batu. Disnaker Kota Batu berancang-ancang membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Hal itu menjadi sebuah lompatan agar dapat mengatasi persoalan tuna karya. Mengingat minat warga Kota Batu yang ingin bekerja di luar negeri cukup tinggi. Berdasarkan surat rekomendasi permohonan paspor calon pekerja migran yang diterbitkan Disnaker.
“Fokus pemerintah ialah berperan memfasilitasi warganya dalam memperoleh pekerjaan. Salah satunya kesempatan kerja di luar negeri guna mengurangi angka pengangguran,” imbuhnya. Dedek mengungkapkan, calon pekerja migran asal Kota Batu sebagian besar berangkat melalui daerah lain, seperti Kabupaten Malang. Karena Kota Batu sendiri belum memiliki agensi jasa penyalur pekerja migran. Sehingga pihaknya berharap, nantinya terjalin nota kesepahaman antara Pemkot Batu dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Malang.
Ia berpendapat, ada dua keuntungan sekaligus dengan hadirnya agensi jasa penyalur tenaga migran di Kota Batu. Pertama sebagai solusi mengatasi pengangguran serta menjadi sumber potensi meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Sumber pendapatannya masuk ke daerah yang memberangkatkan. Dari pada berangkat dari daerah luar, mending dibentuk saja di Kota Batu. Apalagi prioriotas utama saat ini fokus pada peningkatan PAD,” tutupnya. (mf/man)