Gotong Royong Wujudkan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat

SUARAGONG.COM – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menetapkan target ambisius dalam sektor perumahan: Program 3 Juta Rumah per Tahun. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang baru dilantik, langsung bergerak cepat untuk merealisasikan program ini. Program tersebut bertujuan mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit pada 2023. Yang menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Strategi Pembangunan 3 Juta Rumah

Program ini terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan:

Pedesaan: Mendukung ketahanan pangan dan desa wisata, dengan melibatkan BUMDes dan UMKM sebagai pengembang utama.
Perkotaan: Mempermudah akses masyarakat pekerja ke tempat tinggal dekat tempat kerja, dengan melibatkan pengembang besar domestik dan internasional.

Menteri Maruarar Sirait, atau akrab disapa Ara, menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta dan aparat penegak hukum, untuk mempercepat pembangunan. Salah satu inovasi signifikan adalah memanfaatkan lahan sitaan dari kasus korupsi, seperti 1.000 hektare lahan di Banten, untuk proyek perumahan rakyat. Bahkan, Ara menyumbangkan lahan pribadi seluas 2,5 hektare untuk proyek perumahan gratis di Kabupaten Tangerang.

“Kami bangun dulu, di tengah jalan kami siapkan dengan baik mekanismenya,” ujar Maruarar saat groundbreaking proyek perumahan di Pakuhaji, Tangerang, pada 1 November 2024.

Selain itu, Kementerian PKP menyiapkan call center untuk menangani laporan dugaan korupsi, pemerasan, atau pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan.

Optimalisasi Aset Lama

Efisiensi menjadi fokus utama. Pemerintah mengoptimalkan penggunaan aset perumahan yang sudah ada, seperti Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan, yang memiliki 1.984 unit hunian dan fasilitas lengkap. Properti serupa di berbagai kota lainnya juga akan diintegrasikan ke program ini untuk memenuhi kebutuhan TNI, Polri, ASN, guru, UMKM, dan masyarakat umum.

Anggaran 2025

Untuk merealisasikan program ini, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,078 triliun pada 2025. Berikut rincian penggunaannya:

Rumah Susun: Rp3,5 triliun, termasuk pembangunan rusun di IKN, hunian vertikal untuk TNI, ASN, dan MBR.
Rumah Swadaya: Rp700 miliar untuk 34.289 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Rumah Khusus: Rp105 miliar untuk 122 unit di daerah otonom baru dan kawasan adat suku Moi.
Rumah Umum dan Komersial: Rp121 miliar untuk pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit.
Dukungan Manajemen: Rp575 miliar untuk operasional, administrasi, dan gaji pegawai.

Menteri Ara menekankan pentingnya keterbukaan publik dan pengawasan ketat agar program ini adil dan tepat sasaran. Penyaluran rumah gratis akan menyasar TNI, Polri berpangkat rendah, ASN golongan bawah, guru, serta kelompok masyarakat lainnya.

Dengan semangat gotong royong dan dukungan semua pihak, Program 3 Juta Rumah diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Aye/Sg).