Pansus DPRD Provinsi Jatim Soroti Data Kemiskinan dan Aset Daerah

SUARAGONG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyoroti sejumlah permasalahan strategis dalam Rapat Paripurna terkait Penyampaian Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024, Rabu (14/5/2025).

Pansus DPRD Jatim Soroti Data Kemiskinan Janggal dan Aset Daerah yang Belum Tertata

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Pansus, HM Hasan Irsyad, menyampaikan hasil evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencakup isu kemiskinan, pengelolaan aset daerah, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu perhatian utama Pansus adalah data kemiskinan. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), persentase penduduk miskin Jawa Timur pada 2024 tercatat 9,56% atau sekitar 3,89 juta jiwa. Capaian ini dinilai melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu 10,56–9,75%.

Namun, Hasan Irsyad menilai ada kejanggalan serius. Data dari BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari kalangan masyarakat miskin di Jatim mencapai 14,99 juta jiwa—selisih sangat besar dengan angka dari BPS.

“Ini menunjukkan adanya gap signifikan antara data penduduk miskin versi BPS dan jumlah peserta PBI JK. Bahkan Dinsos Jatim saat ini mengupayakan penambahan 3 juta peserta baru,” kata Irsyad.

Atas dasar itu, Pansus merekomendasikan Pemprov Jatim untuk segera melakukan pendataan by name by address berbasis sistem informasi terpadu dan akurat. Langkah ini dianggap vital untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga : Anggota DPRD Jatim Desak Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD Layaknya Perusahaan Profesional

Bansos, Pelatihan Kerja, dan Beasiswa Harus Lebih Tepat Guna

Selain soal data, Pansus mendorong agar seluruh program bantuan sosial dan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dijalankan lebih optimal dan berdampak nyata. Mereka juga meminta peningkatan kuantitas pelatihan kerja serta pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Irsyad menambahkan, sinergi antara Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus diperkuat, terutama di daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.

“Perlu afirmasi kebijakan anggaran untuk kabupaten dengan angka kemiskinan di atas 15% pada akhir 2024,” ujarnya.

Baca Juga : Anggota DPRD Jatim Dorong Pemprov Jatim Berikan Reward Bagi Wajib Pajak

Aset Daerah Tak Terkelola dan Banyak Dikuasai Pihak Lain

Pansus juga menyoroti lemahnya pengelolaan aset milik Pemprov Jatim. Ditemukan banyak aset yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum. Serta belum adanya data terpadu lintas dinas dalam mengelola aset daerah senilai Rp56,3 triliun lebih tersebut.

Ia meminta agar segera dibuat peta jalan pemanfaatan aset, termasuk penyelesaian hukum terhadap aset bermasalah serta optimalisasi idle asset agar bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

BUMD Belum Maksimal, Skema Kredit Fiktif Bank Jatim Disorot

Kinerja BUMD tak luput dari sorotan. Pansus menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberdayaan UMKM masih belum optimal. Beberapa BUMD disebut menghadapi masalah serius dalam tata kelola dan manajemen.

“Masih ada BUMD yang dikelola dengan kualitas SDM yang belum profesional serta tidak memiliki strategi bisnis yang sehat,” ujar Irsyad.

Pansus mendorong Pemprov melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap BUMD untuk memastikan mereka mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

Secara khusus, Irsyad menyinggung kasus kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta senilai Rp560 miliar. Ia meminta agar kasus ini diusut tuntas dan dijadikan pembelajaran penting bagi manajemen dan pengawasan internal.